- VIVA.co.id/ Agus Rahmat
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden keenam, sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis siang. Banyak hal yang dibicarakan dalam pertemuan dua tokoh nasional tersebut.
Terkait itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan pertemuan itu tidak ada hubungannya dengan sidang perdana pembacaan dakwaan dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang juga banyak menyeret politisi partai berlambang mercy tersebut.
"Enggak ada hubungannya. Ini memang sudah lama waktunya. Selama ini kan kalau Pak SBY ada waktu, Pak Jokowi enggak ada. Pas Pak SBY sibuk, Pak Jokowi bisa. Nah pas-nya sekarang," ujar Syarif saat dihubungi, Kamis 9 Maret 2017.
Menurut Syarif, dalam pertemuan tersebut, hal-hal yang dibicarakan antara lain, klarifikasi tudingan berbagai pihak kepada SBY yang diduga sebagai dalang di balik beberapa aksi demonstrasi massa dari ormas Islam.
"Kesempatan Pak SBY untuk mengklarifikasi semua persoalan, begitu pun sebaliknya. Pak Jokowi juga menjelaskan semuanya. Ini kan bagus," ujar Syarif.
Selain itu, dibahas juga mengenai Pemerintahan Jokowi yang sudah berjalan setengah dari masa kepemimpinannya. SBY memberikan saran, bagaimana Pemerintahan Jokowi bisa terus sampai 2019.
Pertemuan kedua tokoh ini memang sudah ditunggu sejak lama. Sebab, Jokowi sudah bertemu dengan Prabowo Subianto, Megawati Soekarnoputri dan tokoh lainnya. Apa alasan pertemuan dan membahas apa, hingga kini belum diketahui pasti.
Sebelumnya, SBY mengungkapkan keinginannya untuk bertemu Jokowi. Keinginan itu disampaikan SBY dalam konferensi pers di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, pada 1 Februari 2017, lalu.
SBY ingin bicara secara blak-blakan dan membuka siapa yang sudah melaporkan pada Jokowi mengenai kabar negatif soalnya.
Merespons pernyataan SBY itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa siapapun yang ingin bertemu Presiden harus membuat janji terlebih dahulu.
Dua pertemuan Presiden Jokowi terakhir dengan Presiden ke-3 BJ Habibie, dan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, adalah permintaan kedua tokoh tersebut. Pramono menegaskan, bahwa tidak akan ada yang menghalangi apabila SBY meminta.
