- Dian Tami - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP menyita perhatian luas. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan selama proses penyidikan banyak pejabatnya dari berbagai tingkatan yang telah dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Ini sudah kami tekankan pada teman-teman di Kemendagri untuk terus akomodatif, sampaikan apa adanya yang diketahui," kata Tjahjo di suatu diskusi di Palmerah Barat, Jakarta Barat, Kamis 9 Maret 2017.
Tjahjo tidak menampik jika secara psikis proses kasus ini berdampak ke para pegawainya. Namun dia menegaskan pengungkapan kasus korupsi ini bukan ranah Kemendagri, melainkan KPK, sehingga pelayanan pada masyarakat juga tetap diinstruksikan berjalan.
"Sehingga layanan bisa cepat selesai, sampai menghadapi Pileg dan Pilpres 2019 nanti," ujar Tjahjo.
Proses perekaman e-KTP, kata dia, akan terus diselesaikan sampai rampung karena ini menyangkut data kependudukan tunggal. Dia juga mengapresiasi masyarakat yang mulai berpartisipasi aktif belakangan ini.
"Tapi mohon waktu, dua tahun ini ternyata partisipasi masyarakat yang perekaman data meningkat luar biasa," kata Tjahjo.
Gerindra dan PDIP Pertanyakan Urgensi Hak Angket E-KTP
Mereka sarakan kasus korupsi e-KTP sebaiknya dipercayakan kepada KPK.
