VIVA.co.id – Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Serentak 2017 yang telah lalu, menjadi catatan serius untuk para penyelenggara pemilu. Ketidakteraturan data DPT disebabkan persoalan elementer KTP-Elektronik tak kunjung tuntas, pendataan tidak akurat, terlebih lagi masih banyak warga yang belum melakukan perekaman KTP-E.
Menurut Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, DPT bermasalah karena data awal dari KTP-E tidak akurat. Dia sangat menyayangkan, ketidakcakapan pemerintah dalam mengelola data kependudukan, yang berimbas pada kualitas pemilu. Dia meminta pemerintah menyelesaikan masalah KTP-E untuk memperbaiki DPT.
"Masalah KTP-E harus selesai, karena kan teorinya tidak mungkin ada orang yang punya KTP ganda. Ini mengarah pada single identity. Sistem ini adalah sistem elementer, sistem basic dari sebuah negara, persoalan pendataan saja belum tuntas," ujar Fadli di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu 8 Maret 2017.
Wakil Ketua Koordinator Politik Hukum dan Keamanan ini mengatakan, pendataan penduduk di Indonesia menjadi masalah klasik yang tak kunjung tuntas. Menurutnya ini menandakan ketertinggalan pemerintah Indonesia.
"Persoalan elementary seharusnya sudah selesai. Masalah penduduk data penduduk, kan seperti saya katakan masalah abad ke-20, bukan abad ke-21. Jadi ini sangat ironis, Indonesia di era digital ini masih ada masalah DPT," ujar Fadli.
Dia membandingkan dengan negara demokrasi lain, seperti India, dan Amerika Latin sudah selesai dengan masalah elementary seperti ini. Karena masalah data kependudukan berimbas pada masalah-masalah lain di negara, bahkan bisa menurunkan kualitas demokrasi.
"Hanya di Indonesia ada masalah DPT. Masa ada tipu-tipu masalah identitas palsu, dengan pemilih palsu, pemilih siluman dan lain-lain. Harus segera dihentikanlah permainan-permainan ini," katanya. (webtorial)
Bambang Pacul Sebut Pernyataan Agus Rahardjo soal Intervensi Jokowi Kedaluarsa: Motifnya Apa Coba?
Politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mempertanyakan motif mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyebut Jokowi intervensi kasus e-KTP
