- VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur.
VIVA.co.id – Sebelas nota kesepahaman – yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi bersamaan dengan kunjungan Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud – tidak menyinggung soal Tenaga Kerja Indonesia. Namun, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, yakin aspirasi mengenai TKI sudah didengar oleh Pemerintah Saudi.
"Semua permintaan ini, kita lampirkan menjadi bahan yang kami kirim ke Majelis Syuro Arab Saudi dan juga kami kirim ke Pemerintah Indonesia, dan kami kirim melalui protokol Kerajaan Arab Saudi kepada Raja Salman," kata Fahri di Gedung DPR, Jumat 3 Maret 2017.
Ketua Tim Pengawas TKI di DPR ini mengakui harus ada keseriusan dalam melindungi buruh migran di Saudi. Apalagi masalah menurutnya kerap timbul karena perbedaan budaya kedua bangsa.
"Sehingga mereka (warga Saudi) melakukan kesalahan bukan karena niat jahat, tetapi karena pengetahuannya, karena emosinya belum stabil," ujarnya.
Fahri menambahkan, masalah pengiriman TKI melalui jalur ilegal juga harus disoroti. Hal itu karena masalah lebih banyak menimpa TKI yang masuk melalui jalur tidak resmi.
"Sering kita temukan ada korelasi antara formal dan tidak formalnya jalur kunjungan atau jalur pengiriman tenaga kerja, dengan permasalahan yang muncul," kata dia. (ren)
Ridwan Kamil Kaji Moratorium TKI
Ia tak ingin kasus Tuty terulang.
