- VIVA.co.id/ Eduward Ambarita
VIVA.co.id – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyarankan, Presiden Joko Widodo mengurangi keluh kesahnya terkait kondisi demokrasi yang ada di Indonesia saat ini.
Dia menilai, daripada mengikuti jejak mantan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kerap mengeluh kepada publik terkait fitnah-fitnah yang menyasarnya, lebih baik pemerintah saat ini berbuat sesuatu guna meminimalisir dampak demokrasi yang dinilai sudah kebablasan itu.
"Artinya, kita harus menerima kenyataan bahwa ada perubahan-perubahan baru. Kalau Pak SBY rajin sekali menyatakan keprihatinannya, maka pemerintah sekarang sebaiknya bertindak. Saya senang Pak Jokowi itu kerja, kerja, kerja," kata Jimly dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 25 Februari 2017.
Jimly menilai, demokrasi yang disebut presiden kebablasan itu merupakan akibat dari adanya masalah di manajemen internal pemerintahan. Adanya generasi tua dan generasi muda di kabinet Jokowi saat ini, dinilai Jimly kerap menimbulkan masalah berupa adanya agenda-agenda sempalan dari generasi tua tersebut, sementara generasi mudanya dianggap kurang inisiatif.
"Dengan struktur kabinet berisi generasi yang tua sekali dan yang muda sekali, kadang-kadang yang tua ini suka punya agenda sendiri sementara yang muda agak kurang inisiatif," ujarnya.
Selain itu, adanya kebuntuan komunikasi dari pemerintah yang hanya terpaku pada sejumlah kelompok saja, dinilai Jimly sebagai masalah lain yang juga harus dibenahi di pemerintahan Jokowi saat ini.
"Soal komunikasi publik, pemerintah hanya terpaku pada komunikasi dengan beberapa pihak saja. Padahal komunikasi pemerintah dengan publik itu tidak cukup hanya dengan memegang (komunikasi ke) NU dan Muhammadiyah saja," kata Jimly.
"Jadi soal komunikasi publik ini juga penting, karena perlu adanya pengaturan manajemen sendiri, dan perlu adanya orang yang tampil." (mus)
