- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor, atau GP Ansor menyatakan siaga satu, untuk mendukung langkah pemerintah, terkait kisruh PT Freeport Indonesia.
Organisasi di bawah naungan Nahdhatul Ulama (NU) itu mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, agar tak gentar melakukan upaya divestasi saham perusahaan tambang di tanah Papua tersebut.
"Semua anggota dan kader (Ansor) sudah siaga satu dan siap membantu jika dibutuhkan negara (terkait divestasi saham Freeport)," kata Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil, Senin 20 Februari 2017.
Dukungan terhadap Menteri Jonan itu, kata Yaqut, untuk memastikan pemerintah menjalankan amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, terkait penguasaan maupun pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Pria yang juga anggota Komisi VI DPR itu menilai sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 yang mengubah Pasal 97 PP Nomor 23 Tahun 2010, bahwa Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, terkait kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang sahamnya dimiliki asing untuk melakukan divestasi sahamnya secara bertahap.
"Maka paling sedikit 51 persen (saham) dimiliki peserta Indonesia. Hal itu mencerminkan semangat penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam sesuai konstitusi," ujarnya.
Atas dasar tersebut, pihaknya mengimbau Menteri Jonan berani dan konsisten menjalankan amanat konstitusi, serta tidak mudah tunduk pada desakan siapa pun. Termasuk, desakan dari PT Freeport Indonesia dan pihak lain.
“GP Ansor siap untuk bekerja sama dengan seluruh elemen bangsa untuk memastikan pelaksanaan penerapan PP Nomor 1 Tahun 2017 itu. Ini, demi kemakmuran Indonesia dan saudara kita di Papua," jelasnya.
Lebih jauh, Yaqut menyatakan, telah mengintruksikan seluruh anggota maupun kader Ansor dan Banser untuk satu komando terkait dukungan itu. Pihaknya, bahkan terbuka untuk membantu pemerintah melakukan akuisisi, analisis dan artikulasi big data atas PT Freeport, serta rekayasa-rekayasa sosial bila dibutuhkan negara.
“Siaga satu ini, khususnya jika PT Freeport menempuh jalur arbitrase. Karena, mereka sudah melakukan pemecatan pegawai sebagai upaya menekan pemerintah. Ini jelas menunjukkan wajah asli kapitalisme korporasi asing di bumi Nusantara kita tercinta,” katanya. (asp)
