- VIVA.co.id/Nur Faishal
VIVA.co.id – Aksi unjuk rasa damai ribuan karyawan PT Freeport Indonesia yang disampaikan kepada Bupati Mimika Eltinus Omaleng, di Kantor Bupati Mimika, Jumat 17 Februari 2017, diyakini akan diteruskan secara berjenjang ke Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, serta ke pemerintah pusat di Jakarta.
Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpaw meminta karyawan PT Freeport Indonesia dan berbagai perusahaan privatisasi serta kontraktornya agar menunggu keputusan pemerintah, terkait masa depan operasi perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.
"Kita semua menunggu saja, mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk perusahaan ini, karyawan dan juga pemerintah daerah di Mimika," kata Paulus di Timika dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 18 Februari 2017.
Untuk memperkuat pengamanan di area pertambangan PT Freeport Indonesia mulai dari Tembagapura hingga Pelabuhan Portsite Amamapare Mimika, ia mengatakan, kepolisian telah mendatangkan pasukan tambahan Brimob sekira 200 personel dari Polda Kalimantan Barat dan Polda Bali. Kehadiran ratusan anggota Brimob dari dua Polda tersebut untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gejolak akibat terhentinya produksi tambang PT Freeport sejak 10 Februari 2017.
Paulus mengaku sudah lama mengikuti perkembangan situasi dan kondisi PT Freeport, terutama sejak lahirnya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba). UU Minerba tersebut, katanya, mengamanatkan banyak hal, salah satunya PT Freeport selaku perusahaan pertambangan mineral diwajibkan membangun industri pemurnian konsentrat (smelter) di dalam negeri.
Selama ini, kata dia, Freeport menggantungkan pendapatannya dari ekspor konsentrat yaitu sekira 60 persen dari produksi konsentrat yang dihasilkan Freeport ke luar negeri.
"Kami ikuti betul bagaimana negosiasi awal sejak aturan ini diterbitkan. Ini sekarang menjadi problem yang kita semua hadapi dan mencari solusinya secara bersama-sama," kata Paulus
Ia juga mengaku telah melaporkan situasi dan kondisi yang terjadi di PT Freeport kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. "Saya sudah laporkan hal ini ke kapolri. Beliau sudah menjawab serta membahas masalah ini dengan Pak Richard Adkerson (CEO Freeport McMoRan) dan juga sudah tentu dengan Bapak Presiden," ujarnya.
