- ANTARA/Prasetyo Utomo
VIVA.co.id – Ketua Mahkamah Agung, M. Hatta Ali, mengaku belum menerima surat mengenai permintaan fatwa MA oleh pemerintah terkait pengangkatan kembali, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, meskipun Ahok dalam posisi sebagai terdakwa dalam kasus penistaan agama.
Meski belum membaca surat permintaan itu, Hatta mengakui telah mendengar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan menemuinya terkait polemik pengangkatan Ahok sebagai Gubernur kembali.
"Mendagri tadi saya baca di running text akan menyerahkannya ke MA," kata Hatta Ali di kantor MA, Jakarta, Selasa, 14 Februari 2017.
Atas dasar munculnya permintaan fatwa itu, Hatta Ali enggan berkomentar terkait kisruh pengangkatan Ahok kembali. "Karena itu saya tidak bisa mengomentari. Saya juga belum membaca, untuk itu saya tidak boleh menjawab seadanya tanpa melihat konteks masalahnya," papar Hatta.
Menurut Hatta, untuk membuat fatwa bukanlah hal yang mudah dan memerlukan waktu. Sehingga MA belum tentu bisa memenuhi keinginan pemerintah tersebut. "Kita harus betul-betul korek dan meneliti permasalahan. Tidak gampang kita mengeluarkan fatwa," tegasnya.
Hatta, yang baru saja terpilih kedua kalinya sebagai Ketua MA, menjawab secara diplomatis ketika ditanyai anggapan bahwa fatwa MA terkait Ahok ini sangat penting untuk meredakan situasi politik saat ini.
"Kalau untuk meredam ya bisa dari instasi yang bersangkutan menentukan sikap," imbuhnya.
Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo akan berkonsultasi dengan Mahkamah Agung terkait keputusan mengembalikan jabatan Gubernur DKI Jakarta kepada Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dalam statusnya sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama.
Mendagri akan meminta fatwa atau pendapat hukum MA terkait kisruh pengangkatan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI, di tengah statusnya sebagai terdakwa. Tjahjo akan berhati-hati dalam kasus ini dan akan menerima apapun keputusan MA kelak. (ren)
