- ANTARA/Andika Wahyu
VIVA.co.id – Dewan Perwakilan Daerah menilai wacana pemerintah untuk melakukan sertifikasi ulama guna mengantisipasi keresahan atas pengaruh khotbah dinilai sebagai langkah mubazir.
"Pemerintah membuang waktu dan biaya, karena kan NU mengeluarkan, Muhammadiyah mengeluarkan, MUI mengeluarkan. Jadi, untuk apa lagi mengeluarkan anggaran untuk itu," kata Wakil Ketua Komisi III DPD RI Fahira Idris di Sulawesi Selatan, Senin, 13 Februari 2017.
Menurutnya, wacana tersebut terkesan hanya terbawa suasana dari kondisi nasional saat ini. Maksudnya, Kementerian Agama seolah hanya tergerak dari beberapa persoalan, mulai dari kasus Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok hingga kasus Habib Rizieq Shihab.
"Beberapa terakhir kan memang kondisinya kena. Misalnya, dari masalah kasus Ahok, aksi bela islam sampai kasus Rizieq kan," katanya.
"Jadi, sertifikasi ulama sudah banyak sekali yang menantang sebetulnya ya. Kalau memang niatnya untuk meningkatkan kompetensi masing-masing kader boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai ini diberlakukan hanya karena kondisi saat ini yang terjadi."
Fahira juga menyatakan, akan memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk menjelaskan niatannya itu kepada Komite III DPD RI. "Komite tiga juga akan memanggil menteri terkait hal itu," katanya. (asp)
GP Ansor Ungkap Makna Gowes 90 KM, Simbol Perjuangan Menuju Indonesia Emas 2045
Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor menggelar gowes atau bersepeda santai sepanjang 90 kilometer dari Jakarta ke Bogor, Jawa Barat pada Minggu, 21 April 2024. Kegiatan ba
