- VIVA.co.id/Adib Ahsani
VIVA.co.id – Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan Program Keluarga Harapan (PKH) berkontribusi besar dalam penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) September 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen). Jumlah itu berkurang 750.000 orang dibandingkan dengan kondisi September 2015 yang sebanyak 28,51 juta orang (11,13 persen).
Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan turun menjadi 7,73 persen pada September 2016. Demikian pula persentase penduduk miskin di daerah perdesaan yang turun menjadi 13,96 persen pada September 2016.
"Artinya, PKH memberi kontribusi besar dalam pengurangan penduduk miskin di Indonesia," kata mensos saat kunjungan kerja di Kota Ambon, Maluku, dalam keterangan pers yang diterima VIVA.co.id, Kamis, 9 Februari 2017.
Khofifah menerangkan, ratusan ribu keluarga yang telah lepas dari status miskin tersebut kemudian dirujuk ke program pemberdayaan lainnya. Dia pun optimistis jumlah penduduk miskin akan semakin turun pada tahun-tahun yang akan datang.
Optimisme itu, kata Khofifah, tidak berlebihan. Mengingat saat ini pemerintah melalui Kementerian Sosial tengah gencar melakukan percepatan pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia, dengan mengintegrasikan bantuan sosial dan subsidi dalam satu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Menurut dia, kartu tersebut memiliki fitur uang elektronik dan tabungan, sehingga bisa menampung bansos PKH, pangan, serta subsidi lainnya. Dalam menyalurkan bantuan sosial nontunai, Kemensos bekerja sama dengan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara).
"Ada 6 juta keluarga penerima manfaat PKH di Indonesia. Tahun 2017, terdapat 3 juta keluarga ditargetkan bermigrasi ke bantuan sosial nontunai," katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial, Harry Hikmat, mengatakan, dampak PKH dalam menurunkan kemiskinan dan kesenjangan akan sangat dirasakan jika dilaksanakan secara terintegrasi dengan program perlindungan sosial lainnya.
Menurut Harry, Januari lalu, Presiden Joko Widodo meminta penerima subsidi energi dapat diintegrasikan terpadu dengan program penanggulangan kemiskinan, terutama dengan program Kartu Keluarga Sejahtera yang sudah berjalan. Alasannya, subsidi yang digelontorkan banyak yang tidak tepat sasaran.
Harry menuturkan, dengan pendekatan holistik ini, maka PKH diharapkan dapat berkontribusi besar dalam penurunan kemiskinan sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menjadi tujuh hingga delapan persen dan penurunan indeks gini rasio menjadi 0,36 persen pada 2019.
Sebelumnya, saat kunjungan kerja ke Maluku, Rabu, 8 Februari 2017, Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan sosial nontunai PKH kepada 4.598 keluarga senilai Rp8,6 miliar di Kota Ambon, Maluku.
Secara keseluruhan, total bantuan sosial yang disalurkan pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk Provinsi Maluku sejumlah Rp292 miliar. Terdiri atas bansos PKH, bansos lanjut usia, bansos disabilitas, dan beras sejahtera.
"Kita ingin ke depan seluruh anak Indonesia sehat dan cerdas, karena persaingan 20-30 tahun ke depan akan semakin berat. Bukan antarkota atau kabupaten lagi, tapi antarnegara. Jadi harus disiapkan betul anak-anak kita biar bisa memenangkan persaingan tersebut," pesan Jokowi.
Dalam kunjungannya, Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, serta Gubernur Maluku Said Assagaff. (art)
