Wiranto: Polemik Menhan-Panglima TNI Hanya Masalah Prosedur

Menkopolhukam Wiranto.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Zabur Karuru

VIVA.co.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto berjanji akan menengahi polemik antara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait pembelian helikopter AgustaWestland (AW-101).

29 Pati TNI Naik Pangkat Satu Tingkat Lebih Tinggi, Ini Daftar Namanya

Menurut Wiranto, perbedaan pendapat antara sesama lembaga pemerintah sebenarnya tidak ada. Sebab, orientasi dari pemerintah untuk pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista) berpedoman pada dinamika ancaman pertahanan yang terus berubah.

Dalam kasus Menhan dan Panglima TNI, Wiranto berpendapat bahwa perbedaan pendapat kedua pejabat negara itu hanya masalah prosedur. Sehingga persoalan itu bisa diselesaikan dengan baik.

Mengenal 2 Sosok Jenderal TNI Bintang 4 yang Masih Aktif Betugas

"Pembelian alutsista ini waktunya panjang. Ancaman kepada negeri ini tidak mengikuti panjangnya proses pembelian alutsista. Tatkala kita sudah merencanakan pembelian suatu alutsista yang bisa meng-counter satu ancaman, dan ancaman sudah berubah. Ini belum sempat terbeli, maka tentu pendapat itu bisa berubah," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Rabu 8 Februari 2017.

Atas dasar itu, Wiranto akan menyatukan kembali persepsi pemangku kepentingan dalam proses pembelian alusista. "Dan kalau itu masih ada perbedaan, itu tanggung jawab saya sebagai menteri koordinator. Nanti saya akan tertibkan kembali," ujarnya menegaskan.

18 Jenderal Bintang 2 Dimutasi Panglima TNI di Akhir Maret 2024

Ia berharap, polemik antara Menhan dan Panglima TNI di DPR beberapa hari lalu, tidak perlu dibesar-besarkan. Karena pembicaraan Menhan dan Panglima TNI saat itu dalam konteks antara eksekutif dan legislatif, yang membahas tentang anggaran pengadaan alutsista itu.

"Saya sampaikan sudah ada rapat terbatas khusus masalah ini, dan kita mengevaluasi pembelian alutsista. Ini betul-betul berorientasi hakikat ancaman yang sudah berubah saat ini." 

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto untuk menengahi perbedaan pendapat antara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait anggaran pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101.

Pasalnya, keduanya sempat silang pendapat saat mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, Senin, 6 Februari 2017. Meski sama-sama tidak mengetahui ihwal pembelian helikopter AW 101, namun Jenderal Gatot Nurmantyo sempat menyinggung soal kewenangannya yang dipangkas.

"Aturannya kembali antara Panglima, Menhan dan Menko-nya. Diperintahkan Menkopolhukam untuk memperbaiki komunikasi," kata JK di kantornya, Jakarta, Selasa 7 Februari 2017.

Lebih lanjut, Wapres menegaskan, bahwa Presiden Joko Widodo juga sudah memanggil Menhan Ryamizard untuk menjelaskan persoalan ini. Presiden lanjut telah mengeluarkan perintah terkait masalah anggaran pertahanan ini. "Kemarin Presiden sudah instruksikan agar diatur harmonisasinya," ucap JK. (mus)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya