- Humas Polda Jawa Timur
VIVA.co.id – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur, Mahfudh Shodar, mengatakan, pihaknya belum diajak bicara oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur terkait pendataan kiai dan ulama di wilayah tersebut.
"Belum (diajak koordinasi)," katanya dihubungi VIVA.co.id, Sabtu, 4 Februari 2017.
Begitu pula soal pertemuan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Inspektur Jenderal Polisi Machfud Arifin, dengan para ulama se-Madura dan Tapal Kuda di Polda Jawa Timur (Jatim), Jumat, 3 Februari 2017, Mahfudh mengaku, pihaknya tidak menerima undangan karena itu tidak hadir. "Kami juga belum menerima surat pemberitahuan dari Polda soal pendataan itu," tegas dia.
Di lingkungan Kementerian Agama, lanjut Mahfudh, sampai saat ini belum ada instruksi apapun dari pemerintah pusat untuk mendata para kiai dan ulama di daerah-daerah. Karena itu, dia enggan mengomentari kehebohan itu, baik secara pribadi maupun selaku pimpinan Kementerian Agama Jawa Timur. "Saya belum bisa komentar," ujarnya.
Sebelumnya, Machfud mengatakan, pendataan dilakukan untuk kepentingan silaturahmi. Dia juga menerangkan hal itu kepada pimpinan Nahdlatul Ulama (NU) dan mengatakan kebijakannya tersebut dipelintir.
"Saya bukan mendata ulama (seperti peristiwa kelam dulu). Saya hanya ingin tahu mana-mana ulama yang perlu disilaturrahimi," ujarnya usai bertemu ulama se-Madura dan Tapal Kuda di Markas Polda Jawa Timur, Surabaya, Jumat, 3 Februari 2017.
Ketua NU Jawa Timur, Hasan Mutawakkil Alallah, mengaku sudah dihubungi Kapolda Jawa Timur dan dijelaskan duduk perkara sebenarnya. Dia menerima penjelasan dari Kapolda bahwa pendataan bukan untuk kepentingan seperti dirisaukan publik.
"Saya menyampaikan kerisauan para kiai dan para pimpinan pesantren itu karena dikait-kaitkan dengan masa lalu, masa PKI. Beliau (Kapolda Jawa Timur) bilang itu pelintiran. Pendataan oleh polisi hanya membantu untuk sertifikasi para khatib salat Jumat," ujar Mutawakkil.
Publik dan netizen di Jawa Timur dihebohkan soal pendataan para kiai dan pengasuh pesantren yang dilakukan oleh Kepolisian Resor di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Timur sejak Kamis, 2 Februari 2017.
Pendataan para kiai oleh Polres itu jadi ramai di media sosial dan bahkan dikait-kaitkan netizen dengan peristiwa kelam “operasi ninja” di Banyuwangi, Jawa Timur, pada 1998. Peristiwa itu memakan banyak korban jiwa. Korban rata-rata adalah nama yang masuk pendataan sebelumnya. (one)
