- VIVA.co.id/Nur Faishal
VIVA.co.id - Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur, Hasan Mutawakkil Alallah, mengaku menerima konfirmasi dari Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, Inspektur Jenderal Polisi Machfud Arifin, terkait heboh pendataan kiai dan ulama.
"Saya menyampaikan kerisauan para kiai dan para pimpinan pesantren itu, karena dikait-kaitkan dengan masa lalu, masa PKI. Beliau (Kapolda Jatim) bilang itu pelintiran. Pendataan oleh polisi hanya membantu untuk sertifikasi para khatib salat Jumat," kata Mutawakkil di kantor NU Jatim, Surabaya, pada Jumat, 3 Februari 2017.
Mutawakkil berpendapat bahwa pendataan para kiai oleh polisi itu bagus jika memang seperti itu tujuannya. Dia sepakat bahwa para penyampai khutbah salat Jumat harus bersertifikasi. "Karena ada indikasi gerakan dari masjid ke masjid yang mengancam pilar-pilar kebangsaan," ujarnya.
"Karena itu tidak salah jika polisi membantu para ulama agar penyampaian khutbah tidak menyimpang dari substansi keabsahan salat Jumat itu sendiri," ujar pengasuh Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, itu.
Kepala Polda Jatim, Inspektur Jenderal Polisi Machfud Arifin, langsung merespons dan berusaha meredam isu sensitif itu dalam kesempatan sebelumnya. Dia mengatakan, pendataan untuk kepentingan silaturahmi.
"Saya bukan mendata ulama (seperti peristiwa kelam dulu). Saya hanya ingin tahu mana-mana ulama yang perlu disilaturahimi," ujarnya usai bertemu ulama se-Jawa Timur di Markas Polda, Surabaya, pada Jumat pagi.
Machfud menjelaskan, selain ulama dan pesantren, dia juga meminta Polres jajaran mendata hal lain berkaitan keunggulan Jatim, seperti tempat wisata. "Cuma isunya kebablasan. Jadi, masyarakat jangan berpikir negatif," katanya.
GP Ansor Ungkap Makna Gowes 90 KM, Simbol Perjuangan Menuju Indonesia Emas 2045
Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor menggelar gowes atau bersepeda santai sepanjang 90 kilometer dari Jakarta ke Bogor, Jawa Barat pada Minggu, 21 April 2024. Kegiatan ba
