- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id – Gerakan Masyarakat Jakarta meminta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan langsung menyikapi tuduhan Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama atas Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin yang disebut telah berbohong atas kesaksiannya dalam sidang dugaan penistaan agama.
Ketua Umum GMJ Fahrurrozi Ishaq saat berbincang dengan VIVA.co.id mengatakan, meminta sikap tegas kepala negara, atas tuduhan Ahok,kepada Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) itu. Menurutnya, tak pantas Ahok menghina imam yang dijadikan panutan bagi kaum muslim di Indonesia.
"Jangan salahkan nanti rakyat mencabut mandatnya sebelum 2019. Karena kekuasaan ada di tangan rakyat. Ini peringatan bagi Pak Joko Widodo," kata Fahrurrozi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis 2 Februari 2017.
Ia pun menyinggung tuduhan Ahok maupun tim kuasa hukumnya, yang menyebut Ma'ruf melakukan pembicaraan melalui telepon seluler dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Apabila Ahok benar-benar menyadap telepon milik SBY, maka menurut dia, hal itu menjadi suatu pelanggaran besar.
"Ini pelanggaran UU ITE. Mantan Presiden saja bisa disadap, bagaimana rakyat? Memang dia raja di Jakarta melakukan hal itu? Hukum harus ditegakan," tegasnya.
Meskipun mantan Bupati Belitung Timur itu telah menghanturkan permohonan maafnya kepada Ma'ruf, ia menilai, hal itu sama sekali tidak cukup mengobati kemurkaan umat Islam atas tudingan Ahok. Proses hukum, ditegaskan Fahrurrozi, merupakan imbalan sepadan atas perilaku Ahok.
"Jangan minta maaf, terus selesai. Bagaimana hukum di negara ini. Kami tidak perlu lapor, karena ini bukan aduan. Kami ingin lihat bisa atau tidak penegak hukum bisa tanpa pandang bulu," tegasnya.
Ahok Sebut Pertamina Bisa Tetap Untung Bila Tak Naikkan Harga BBM 2022
Ahok berharap, subsidi BBM yang diberikan Pemerintah dievaluasi dari yang tadinya ke produk, jadi langsung ke penerima.
