KPK: Mau Jadi Pejabat Daerah, Harus Bayar Ratusan Juta

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar

VIVA.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi menengarai seseorang berani membayar ratusan juta bahkan hingga berutang untuk melakukan aksi suap agar menjadi pejabat eselon II atau setingkat kepala dinas di pemerintahan daerah. Mereka menilai fenomena itu sudah menjadi lingkaran setan.

Namanya Dikatkan dengan Kasus Korupsi Harvey Moeis, Ayu Dewi: Lindungi Aku dari Fitnah

"Dan tidak ada putus-putusnya sampai ke pejabat tataran tamtama," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Selasa, 24 Januari 2017.

Alexander mencontohkan kasus jual beli jabatan yang terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pada akhirnya, sang Bupati, Sri Hartini, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Desember 2016 silam.

Terpopuler: Pendakwah yang Diduga Terlibat Kasus Korupsi sampai Chicco Jerikho Sakit Sepsis

"Setelah kejadian itu banyak laporan dari daerah lain, kalau seperti itu tidak hanya di Klaten. Tapi terjadi juga di daerah lain," terangnya.

Karena itulah, kasus korupsi marak di berbagai daerah di Indonesia. Perbuatan itu mengakibatkan pembangunan dan upaya menyejahteraan rakyat tersendat.

Cerita Ajudan soal Pertemuan Syahrul Yasin Limpo dengan Firli Bahuri di Villa Galaxy Bekasi

"Rekrutmen pengisian pegawai itu langkah kami pencegahan. KPK dalam melaksanakan tugasnya adalah koordinasi dan supervisi, baik pencegahan dan penindakan," tegasnya.

Sandra Dewi dan Harvey Moeis

Ini Ciri-ciri Presenter Inisial C yang Jadi MC di Penyerahan Jet Pribadi Harvey Moeis

Akun media sosial @Jaksapedia memperhatikan perkembangan kasus korupsi timah yang melibatkan Harvey Moeis hingga MC saat penyerahan jet pribadi suami Sandra Dewi.

img_title
VIVA.co.id
18 April 2024