- VIVA/Yandi Deslatama
VIVA.co.id – Sebanyak 44 pejabat eselon dua atau setingkat dengan Kepala Dinas dan 243 pejabat eselon tiga atau setingkat Kepala Bidang Senin sore, 23 Januari 2017, dilantik oleh Pelaksana Tugas (Plt) Banten, Nata Irawan.
Sebelumnya, pelantikan mutasi pejabat di lingkungan Provinsi Banten ini diterpa kabar miring terkait jual beli jabatan, seperti yang terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Namun, Nata buru-buru membantah kabar tersebut.
"Enggak akan ada (jual beli jabatan), kalau ada, anda buktikan dan akan saya berhentikan secara hukum," kata Nata Irawan di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang.
Nata yang merupakan juga Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri ini menegaskan bahwa hubungan antara Pemprov Banten dengan KPK berjalan baik. "Alhamdulillah kita dengan KPK mulus, bahkan kita diberi kesempatan melihat yang kurang baik oleh KPK," terangnya.
Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat bekerja secara profesional dan menjauhi praktik korupsi. Nata meyakini para pejabat baru ini memiliki integritas, sehingga bisa secepatnya merealisasikan APBD Banten tahun 2017 yang sudah disahkan.
"Jabatan adalah amanah, maka saya tegaskan tidak ada jual beli jabatan. Saya tegaskan, saudara-saudara (ASN) harus siap ditempat di posisi manapun, tidak ada tawar menawar," tegasnya.
Perlu diketahui bahwa pada 30 Desember 2016 kemarin, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten, Sri Hartini, karena melakukan jual beli jabatan.
Dari tangannya, KPK menyita uang Rp2,08 miliar, US$5.700 dan SGD2.035 yang dibungkus di dalam dua kardus di kamar tidurnya. Lalu, dua hari setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT), KPK kembali menggeledah rumah dinas ibu dua orang anak itu dan menemukan uang senilai Rp3 miliar.
