VIVA.co.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, menginstruksikan lima menteri untuk perkecil kesenjangan sosial masyarakat. Maka mereka diminta bersinergi untuk memastikan bahwa program-program yang memperkecil kesenjangan bisa tepat sasaran.
Demikian seruan Puan saat memimpin rangkaian rapat koordinasi di kantornya hari ini. Rapat membahas kebijakan untuk penajaman dan penguatan guna fokus pada pemerataan mengurangi kesejahteraan, revitalisasi vokasi, dan perluasan KIP dan KIS.
Salah satunya untuk melaksanakan pilot project dengan pengembangan desa melalui integrasi program atau kegiatan dari kementerian dan lembaga pada lingkup PMK.
“Kita harus pastikan bahwa seluruh program bidang PMK dapat berjalan, sehingga target sasaran pembangunan nasional bidang PMK dapat tercapai. Dengan demikian rakyat merasakan bahwa negara hadir di tengah masyarakat,” kata Puan, Selasa, 17 Januari 2017.
Isu strategis lain yang dibahas mulai dari jaminan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar, penanggulangan kemiskinan, perlindungan anak, perempuan dan kaum marjinal. Selain itu juga, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi, seta revolusi mental.
"Perlu sinergi untuk dapat mencapai target sasaran pembangunan 2019," katanya.
Lima menteri yang hadir adalah Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrowi, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir.
Seluruh rangkaian rapat koordinasi ini telah dilaksanakan sejak kemarin. Juga sebagai tindak lanjut dari Rapat Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 Januari 2017 lalu di Istana Bogor. Pada rapat kemarin, telah dibahas terkait bidang pendidikan dan kebudayaan, sosial, dan pemberdayaan perempuan serta anak.
Puan menambahkan, ada sejumlah indikator makro lain yang harus dicapai pada tahun 2019. Mulai dari indeks pembangunan manusia sampai tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Karena itu perlu dioptimalkan sumber daya dan sumber dana yang ada.
"Manfaatkan seluruh sumber daya yang ada, terutama anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," katanya.
Redistribusi Aset
Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang pertama tahun 2017 di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 4 Januari 2017. Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga fokus pada pemerataan kesejahteraan rakyat. Jokowi ingin kesenjangan ekonomi maupun sosial masyarakat diperkecil seminimal mungkin.
Guna mengurangi kesenjangan itu, tahun ini dan tahun depan kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah sangat penting dilakukan. Jokowi ingin rakyat dapat akses akan tanah dan redistribusi aset betul-betul bisa dikerjakan lebih masif lagi.
Presiden juga ingin diperkuat lagi program akses rakyat untuk mendapatkan modal. Kemudian juga realisasi terkait akses rakyat mendapat keterampilan melalui pendidikan kejuruan dan vocational training.
Sementara yang berkaitan dengan KIP dan KIS, Jokowi ingin agar diperluas lagi pemberiannya. Menteri pendidikan dan kebudayaan juga sudah diperintahkan agar kartu pintar bisa diberikan kepada semua anak yatim yang ada di negara ini. Perluasan ini harus segera dilakukan.
(ren)
