Menkopolhukam Sebut TNI Terlalu Fokus di Jawa

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Agus Rahmat

VIVA.co.id - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopohukam), Wiranto, mengatakan paradigma TNI harus berubah. Menurutnya, TNI wajib mengikuti program pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan dari pinggiran seperti perbatasan.

Momen Wiranto dan AHY Ikut Bermalam di IKN Nusantara Bareng Jokowi

"Kita tahu di Nawacita ada program pengelola perbatasan membangun dari pinggiran, karena membangun di pusat saja pasti menimbulkan ketidakadilan," kata Wiranto di sela sela rapat koordinasi pengendalian pengelolaan perbatasan negara, di Jakarta, Selasa, 17 Januari 2017.

Wiranto menuturkan TNI tidak bisa terlepas dari konsep pembangunan dari pinggiran, karena mereka mempunyai kemampuan melakukan percepatan tersebut. Alasannya, tugas TNI bukan hanya berperang.

Wiranto Sebut Hadi Tjahjanto Sosok Tepat Jadi Menko Polhukam, Paham Anatomi Ancaman

Dia berpendapat, saat ini TNI terlalu terfokus di Pulau Jawa karena masih mengikuti paradigma era awal kemerdekaan.

"Saat itu TNI namanya masih TKR, belum punya duit karena baru merdeka. Diambil lah jalan pintas, tentara yang ada dikumpulkan di tangsi tentara Belanda," katanya.

Wiranto: Saya Sebagai Pembina TKN, Bersaksi Tak Ada Agenda Apalagi Rencanakan Kecurangan

Menurut purnawirawan jenderal TNI ini, paradigma TNI terfokus di Pulau Jawa harus mulai berubah. Pembangunan wilayah perbatasan menjadi sangat penting, karena bentuk ancaman telah berubah.

"Ancaman sekarang non tradisional. Hoax, terorisme, illegal logging, human traffic. Kalau cara bertahannya masih seperti yang lama, kan lucu. Musuh di belakang, kita jaganya di depan. Karenanya harus ada paradigma baru," kata mantan Panglima ABRI itu.

Politikus Partai Hanura itu memastikan sudah membicarakan rencana pelibatan TNI dalam pembangunan perbatasan dengan Panglima TNI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian terkait lainnya. Bahkan menurutnya gagasan ini sudah disampaikan pada Presiden Jokowi.

"Saya diberi waktu satu bulan oleh Presiden. Lihat daerah mana yang kiranya pantas menerima pasukan pindahan dari Jawa," katanya. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya