- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Ada Enam tuntutan yang disampaikan organisasi Front Pembela Islam dalam melakukan aksi unjuk rasa yang digelar di depan kantor Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Baharkam) Polri, Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 16 Januari 2017.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Polisi Rikwanto mengatakan, ada 17 perwakilan massa FPI yang diterima jajaran Mabes Polri.
"Kemudian di antaranya ada 8 orang yang menyampaikan aspirasinya secara bergantian," kata Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 16 Januari 2017.
Perwakilan mereka menyampaikan diantaranya pertama, agar Polda Jawa Barat jangan ada indikasi adanya organisasi masyarakat yang melakukan tindakan anarki. "Diduga ormas GMBI melanggar hukum tapi dibiarkan petugas," katanya.
Kedua, adanya kasus-kasus yang diduga pilih kasih, kalau kasus ada dari FPI itu cepat diproses, kalau perkara yang lainnya tidak segera diproses. Kemudian, kata Rikwanto, tuntutan ketiga, bahwa organisasi FPI cinta kepolisian dan diharapkan Polri bekerja dengan profesional dalam menangani perkara.
"Diminta juga kepolisian tidak berpolitik karena mereka menduga akhir-akhir ini kepolisian seperti bermain politik," katanya.
Keempat, FPI meminta mewaspadai dan harus paham adanya ancaman dari yang dinamakan Partai Komunis Indonesia (PKI), supaya bisa memilah-milah di lapangan.
Selanjutnya, FPI menyayangkan apa yang terjadi di wilayah Jawa Barat, pasca pemeriksaan Rizieq Shihab.
"Di situ terlihat seolah-olah ada pembiaran terhadap ormas GMBI dan perlakuan keras terhadap FPI," tuturnya.
FPI menyatakan bahwa kejadian di Jawa Barat merupakan skandal dan meminta Kapolda Jabar Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan agar dievaluasi dan dicopot dari jabatanya.
"Ada yang disampaikan perwakilan dia, selama sembilan tahun jadi pengurus ormas FPI, baru akhir-akhir ini bentrok dengan GMBI," tegasnya.
Dengan demikian, menurut Rikwanto, semua aspirasi yang disampaikan massa FPI ke Polri dalam bentuk tertulis, ada video rekaman. Tentunya, ia sendiri menyambut positif apa yang disampaikan perwakilan dari anggota FPI tersebut.
"Kita akan lakukan pendalaman terhadap info tersebut. Tentu ini butuh waktu dan mekanisme tersendiri. Diharapkan mereka hasilnya segera diinfokan dalam waktu yang tidak terlalu lama," jelas Rikwanto.
Massa perwakilan yang diterima Polri diantaranya, Sekretaris Jenderal FPI, Munarman, Muchin Alatas, Habib Abdullah, M. Al Kattat, Misbahul Anam (GMPF MUI). Kemudian, Mirza (tim advokasi GNPF MUI), KH. Baidowi (MUI Jakpus), dan Alfian Tanjung.
