- Siliwangi.mil.id
VIVA.co.id – Panglima Kodam III/Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Muhammad Herindra, menegaskan bahwa untuk mendapatkan pelatihan bela negara merupakan hak setiap warga negara, termasuk organisasi masyarakat. Tapi, bela negara yang dilatih oleh TNI ini pada dasarnya bagi mereka yang mencintai negaranya.
"Kalau ada ormas tidak pro Pancasila, (tidak) pro UUD 45, (tidak) pro Bhinneka Tunggal Ika, akan saya pertimbangkan itu (untuk melatih). Ormas manapun berhak membela negara, yang tidak pro NKRI tidak akan saya latih," kata Mayjen Herindra, saat ditemui di Makorem 0604/Maulana Yusuf, Kota Serang, Senin, 9 Januari 2017.
Menurut Herindra, TNI dengan sukarela akan memberikan pelatihan bela negara kepada warga negara atau kelompok masyarakat, yang dengan sadar mencintai negaranya dan ingin bersama TNI mempertahankan NKRI dari ancaman kedaulatan.
"Untuk belajar (bela) negara bisa dilakukan setiap warga negara, termasuk LSM. Tentunya LSM yang pro NKRI, pro Pancasila, pro UUD 45, pro Bhinneka Tunggal Ika, itu yang akan kita latih," tegas mantan Komandan Jenderal Kopassus itu.
Pangdam III/Siliwangi sebelumnya telah mencopot Komandan Kodim (Dandim) 0603 Lebak, Banten, Letkol Czi Ubaidillah, karena dianggap telah melakukan kesalahan dengan menggelar kegiatan bela negara dengan ormas Front Pembela Islam (FPI).
Latihan semimiliter itu dilakukan TNI dan FPI pada Kamis, 5 Januari 2016 lalu, di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten. Daerah itu diketahui sudah masuk wilayah perbatasan antara Banten dengan Bogor, Jawa Barat.
"Yang dilakukan Kodim Lebak, khususnya Koramil Cipanas, itu tidak melalui SOP yang berlaku, maka Dandim Lebak saya copot," kata Mayjen Herindra saat ditemui di Alun-alun Barat Kota Serang, Senin, 9 Januari 2017.
(ren)
