- VIVA.co.id/Dwi Royanto
VIVA.co.id – Ratusan petani tembakau, yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (Apti) Jawa Tengah (Jateng), berunjuk rasa menolak kebijakan pemerintah terkait impor tembakau. Aksi ini berlangsung di depan kantor Gubernur Ganjar Pranowo di Semarang, Senin 9 Januari 2017.
Para petani tembakau ini berangkat dari sejumlah daerah masing-masing; Kabupaten Klaten, Boyolali, Demak, Wonosobo dan Kabupaten Temanggung.
Massa berjumlah sekira 1.200 orang dan berangkat serentak menggunakan 12 armada bus dari daerah masing-masing. Mereka kemudian berorasi serentak sambil membentangkan sejumlah spanduk dan atribut penolakan. Massa juga melakukan aksi dengan menarikan kesenian tradisional.
Ariyanto Sigit selaku koordinator aksi mengatakan, aksi para petani dilatarbelakangi keresahan petani tembakau Jateng yang terkatung-katung imbas kebijakan kuota impor tembakau oleh pemerintah.
"Dana cukai Rp170 triliun, tapi ironis kebijakan pemerintah sangat merugikan petani tembakau dalam negeri. Maka tuntutan kami menolak impor tembakau," kata Sigit.
Ketua APTI Jateng, Wisnu Brata, menambahkan, selain mendesak impor tembakau, Petani juga mendesak agar Presiden Joko Widodo bisa segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pertembakauan yang saat ini drafnya sudah ada di meja Dewan Perwakilan Rakyat.
Jika RUU itu disahkan, lanjut Sigit, maka sejumlah kebijakan yang berpihak bagi para petani akan langsung dirasakan. Utamanya menyangkut pengendalian kuota impor tembakau yang kini mencapai 65 persen.
"Pemerintah harus memproteksi ini. Maka kami minta gubernur Ganjar agar menyampaikan ke pak Presiden. Produk kami sudah mencukupi kebutuhan tembakau Indonesia," kata Wisnu.
Wisnu mengaku APTI Jateng juga akan menggelar aksi serupa dengan mengerahkan 10.000 petani pada 17 Januari 2017 mendatang.
"Kita akan pastikan bahwa aspirasi kami didengar. Ini semata agar pemerintah tahu bahwa kebijakan impor tembakau telah memiskinkan para petani," ujarnya.
Pada aksi kali ini, massa kemudian ditemui oleh perwakilan pemerintah Provinsi Jateng, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Heru Setiadie dan perwakilan Dinas Pertanian dan Perkebunan.
(ren)
