- ANTARA FOTO/Septianda Perdana
VIVA.co.id – Kontroversi kenaikan ekstrem tarif pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sejak 6 Januari kemarin “diramaikan” dengan terjadinya miskomunikasi antara Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Akibatnya, publik heran siapa yang sebenarnya bertanggungjawab menaikkan tarif ini. Sebab, Menkeu dan Kapolri menolak disebut pengusul, sementara Presiden juga mempertanyakan kenaikan itu.
"Bagi saya peristiwa saling lempar tanggungjawab tentang kenaikan biaya STNK dan BPKB ini tak ubahnya seperti komunikasi yang terkendala sinyal," kata pengamat politik dari Renaissance Political Research and Studies (RePORT), Ibnun Hasan Mahfud, kepada VIVA.co.id, Sabtu 7 Januari 2017.
Ibnun menjelaskan ada persoalan yang terjadi di dalam pemerintahan sekarang yang menurutnya perlu dibenahi. Memaknai apa yang disampaikan Presiden, menurutnya masih kurang bisa ditangkap oleh bawahan orang nomor satu di Indonesia itu.
"Saya meyakini bahwa ada yang memiliki sinyal kurang bagus diantara masing-masing pihak sehingga dimungkinkan ada arahan-arahan yang tidak bisa diterima secara utuh," jelasnya.
Sayangnya, kurang sinyal ini timbul dalam membuat kebijakan pemerintah yang memiliki efek ke masyarakat secara langsung.
Fatalnya, lanjut Ibnun, ketika arahan yang didapat di tengah sinyal yang buruk itu memunculkan polemik di masyarakat, tidak ada yang mau mengambil posisi sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dan siap untuk dipersalahkan.
"Sungguh dalam posisi ini masyarakat awam akan dengan mudah mengetahui bahwa di dalam tubuh pemerintah ada komunikasi yang berlangsung kurang baik," tutur dia.
(ren)
