- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, agar mengawasi ketat kebijakan kepala daerah dalam melakukan promosi dan mutasi pejabat. Hal itu berkaca pada kasus yang kini mendera Bupati Klaten, Sri Hartini.
Terlebih, KPK 'mencium' dugaan praktik suap terkait hal itu tidak hanya terjadi di Klaten, indikasinya juga terjadi di sejumlah daerah lainnya.
"Jadi kami minta Mendagri serius memperhatikan tentang pengangkatan posisi-posisi tertentu. Mungkin seperti ini (suap rotasi pejabat) tak hanya terjadi di Klaten, tapi juga terjadi di seluruh Indonesia," kata Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif di kantornya, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 3 Januari 2017.
Menurut Laode, setiap promosi atau mutasi jabatan harus melalui sistem penilaian yang baik dan transparan, seperti tertuang dalam undang-undang. Sebab, apabila proses itu berdasar pada jumlah setoran, dipastikan tak akan terwujud pemerintahan yang baik.
"Jadi, jangan asal tunjuk saja atau dengan berapa jumlah setoran dari orang yang ingin menempati jabatan," kata Laode.
Pada perkara ini, KPK telah menetapkan Bupati Klaten, Sri Hartini dan pegawai negeri sipil, Pemkab Klaten, Suramlan sebagai tersangka pasca mengamankan beberapa oknum dalam operasi tangkap tangan akhir 2016 lalu.
KPK juga berhasil mengantongi alat bukti berupa uang senilai Rp2 miliar dalam pecahan Rp100.000 dan Rp50.000, serta dolar AS senilai US$5.700 dan dolar Singapura sebesar SGD2.035 dalam penangkapan kasus dugaan suap promosi jabatan tersebut.
Integritas Firli Bahuri dan Komitmen Penegakan Hukum Irjen Karyoto
Setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti pelanggaran etik yang dilakukan Firli saya menyimpulkan Firli memang bukan pribadi yang berintegritas.
