- Fajar Sodiq/Solo
VIVA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Klaten Sri Hartini dalam sebuah operasi tangkap tangan, Jumat, 30 Desember 2016. Bersama Sri, tim KPK dikabarkan ikut membawa Kepala Badan Kepegawaian Daerah Klaten berinisial S, dan Sekretaris Dinas Pendidikan daerah setempat.
Menanggapi penangkapan ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak sanggup menahan kekecewaan. Sebab politisi PDIP ini sudah berulangkali memperingatkan kepala daerah se-Jawa Tengah, sejak penangkapan sejumlah pejabat di Kebumen.
Apalagi Bupati Klaten itu baru saja mengikuti kegiatan workshop Tunas Integritas di KPK bersama 16 kepala daerah lain pada Maret 2016 lalu. "Yang lebih dongkol, teman-teman ini sudah latihan di KPK dan pada saat itu membuat pakta integritas, semua teken. Jadi mengencingi keputusan sendiri. Ini memalukan buat saya," kata Ganjar di kantornya, Jumat, 30 Desember 2016.
Terkait dugaan suap jual beli jabatan yang menjerat Bupati Klaten, Ganjar merasa hal itu menjadi preseden buruk bagi Jawa Tengah. Sejak awal, Ganjar selalu mendorong seleksi terbuka perihal jabatan publik.
"Parah ketika sekarang Jateng memberi contoh pakai seleksi terbuka semuanya bisa berkompetisi, kalau seperti itu memalukan. Maka kita meski pinjem orang KPK untuk kita taruh di tiap kabupaten/kota, termasuk provinsi," ujarnya.
Meski begitu, Ganjar menyatakan tak memiliki keleluasaan lebih untuk bisa masuk di ranah kebijakan di kabupaten/kota. Sehingga potensi-potensi jual beli jabatan tak dapat dipantau dengan maksimal.
"Kalau kewenangan di level kabupaten/kota mereka punya kebijakan sendiri. Kalau provinsi saya jamin, kalau tidak saya yang akan ambil tindakan sendiri. Kalau provinsi ada yang seperti itu tolong di OTT segera, tapi kalau sudah di sana kita hanya bisa mengimbau," ucap Ganjar.