- Antara/ Fanny Octavianus
VIVA.co.id – Pengamat teroris Al Chaidar mengungkapkan, aksi teroris yang belakangan ini bergerak secara serentak di sejumlah wilayah seperti Bekasi, Tangerang dan di Sumatera diyakini tidak akan berhenti hingga tahun 2020.
Menurut Chaidar, fenomena ini merupakan wujud dari bangkitnya kelompok teroris, karena saat ini kelompok teroris sudah sangat liberal dengan adanya reformasi.
"Bangkitnya kelompok-kelompok intoleran di Indonesia pascareformasi sangat masif," katanya pada VIVA.co.id, saat ditemui di Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat, Rabu, 21 Desember 2016.
Al Chaidar menilai era reformasi saat inilah yang dimanfaatkan oleh kelompok teroris. Sebab, masa reformasi ini dianggap sebuah kebebasan baru untuk mereka mengekspresikan sikap, pandangan dan ideologis, yang mereka anggap Indonesia ini harus di-Islamkan.
"Kelompok Tangerang, Bekasi, Solo dan Majalengka itu satu jaringan. Mereka itu jaringan MIB (Mujahidin Indonesia Barat). Indikasinya mereka diorganisir di bawah komando Bahrun Naim," jelas mantan anggota NII itu.
Aksi serangan serentak yang baru-baru ini terjadi, lanjut Al Chaidar, adalah fenomena gerakan serentak. "Rencananya kan juga bom panci di Bekasi itu juga kan akan melakukan gerakan serentak, bersamaan dengan serangan yang ada di Turki, tapi saya enggak tahu tanggal berapanya. Apakah tanggal 25 atau tanggal 1, itu polisi yang mungkin tahu," paparnya.
Al Chaidar pun yakin akan ada serangan serentak jika ditemukan banyak jaringan dalam waktu bersamaan. Sasaran mereka ialah simbol-simbol negara, seperti polisi atau kantor pemerintahan. Pemicunya adalah gerakan khilafah yang ada di Suriah.
"Dan mereka sering melakukan gerakan serempak seperti ini. Akan ada aksi lanjutan dan sulit berhenti hingga 2020, ya bisa jadi puncaknya di tahun itu. Sebab ada kepercayaan dari mereka bahwa 2020 masa khilafah akan berdiri tegak dan sulit dibredel," jelasnya.
Untuk itu, ia berharap ada tindakan tegas dari aparat untuk mencegah terjadinya aksi ini. Kemudian peran aktif dinas terkait seperti unsur pemerintahan di tiap daerah untuk melakukan pendataan penduduk.
"Sebab mereka memanfaatkan kelemahan pendataan, misalnya saat mengurus perpindahan dengan menggunakan uang. Kalau di Tangerang, selain polisi, mereka juga menargetkan gereja," papar Chaidar.
