- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA.co.id – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap petinggi Badan Keamanan Laut RI.
Ia mengaku terbuka untuk melakukan koordinasi dengan KPK bilamana ada pejabat TNI yang terlibat.
"Jadi prosedurnya, apabila ada yang diperiksa, maka nanti KPK akan koordinasi. Antara penyidik (KPK) dengan penyidik (militer)," kata Gatot di Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Sumedang, Jawa Barat, Jumat 16 Desember 2016.
Gatot menambahkan setelah dilakukan koordinasi kedua lembaga dilakukan, maka proses hukum akan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Puspomal) terkait rencana pemanggilan saksi dari anggota TNI.
Febri menjelaskan, koordinasi KPK dengan Puspomal dilakukan dalam rangka rencana pemanggilan saksi dari anggota TNI dalam penanganan kasus dugaan suap proyek pengadaan alat monitoring satelit Badan Keamanan Laut (Bakamla).
"Itu salah satu yang perlu kami koordinasikan dengan POM TNI," kata Febri di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat 16 Desember 2016.
Febri menambahkan, kewenangan untuk memanggil saksi merupakan kewenangan penyidik. Meski demikian, lantaran pemeriksaan keterangan saksi dari anggota TNI dan menyangkut wilayah hukum yang berbeda, maka diperlukan adanya koordinasi dua institusi.
"Nanti kami koordinasikan. Tapi tentu saja kewenangan memanggil saksi itu ada pada KPK khususnya penyidik. Namun karena ini menyangkut dua wilayah hukum jadi kita perlu ada koordinasi agak intensif," ujar mantan aktivis Indonesia Corruption Watch ini.
(ren)
