TUTUP
TUTUP
NASIONAL

Kesetaraan Hak Menjadi Harapan Bagi Kaum Perempuan

Hari Ibu Indonesia lahir dari pergerakan bangsa.
Kesetaraan Hak Menjadi Harapan Bagi Kaum Perempuan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise. (istimewa)

VIVA.co.id – Pada tanggal 22 Desember 2016, Indonesia memperingati hari ibu ke-88. Peringatan Hari Ibu (PHI) ini telah dimulai dengan digelarnya seminar dengan tema ‘Kesetaraan Perempuan & Laki-laki Untuk Mewujudkan Indonesia Bebas dari Kekerasan, Perdagangan Orang & Kesenjangan Ekonomi’ yang digelar di Crowne Plaza Hotel Jakarta sejak Kamis, 15 Desember 2016.

Hari Ibu Indonesia lahir dari pergerakan bangsa Indonesia. Dalam pergerakan kebangsaan kemerdekaan, peran perempuan Indonesia menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perjuangan panjang bangsa ini untuk meraih kemerdekaannya. Untuk pertama kali, keterlibatan perempuan dibuktikan melalui Kongres Perempuan Pertama 22 Desember 1928 di Yogyakarta yang telah mengukuhkan semangat dan tekad bersama untuk mendorong kemerdekaan Indonesia.

Dalam momentum PHI yang ke-88, Menteri Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, menyampaikan bahwa hakekat Peringatan Hari Ibu (PHI) setiap tahunnya adalah mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda akan arti dan makna Hari Ibu. Juga sebagai sebuah momentum kebangkitan bangsa, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan serta gerak perjuangan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Untuk itu, sebagai apresiasi atas gerakan yang bersejarah itu, PHI ditetapkan setiap tanggal 22 Desember sebagai hari nasional bukan hari libur.

"Perempuan Indonesia masa kini adalah perempuan yang sadar dan memahami memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Prinsip kesetaraan yang mendasari tentang pentingnya pembagian tugas, peran dan tanggung jawab yang seimbang antara perempuan dan laki-laki mulai dari lingkup keluarga, masyarakat bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perempuan dan laki-laki, keduanya adalah parthnership sekaligus sumber daya insani yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional,” ujar Yohana.

Menurut Yohana, mengingat maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang akhir-akhir ini banyak terjadi di masyarakat, maka seminar tadi bertujuan untuk memberikan penyadaran kepada kita semua tentang pentingnya berbagai upaya untuk melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan dengan melibatkan semua komponen masyarakat. Sementara keterlibatan laki-laki yang sudah dideklarasikan dalam kampanye global He for She juga bagian yang diutamakan dalam mewujudkan kesetaraan gender.

“Untuk itu dengan terselenggaranya Peringatan Hari Ibu ke-88 Tahun 2016, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada enam pimpinan organisasi perempuan, yaitu OASE KK, Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), TP PKK Pusat, Dharma Pertiwi, Dharma Wanita PersatuanPusat, Bhayangkari dan mitra kerjalainnya yang selalu bersama-sama terlibat dalam penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu,” kata Yohana.

Yohana berharap, peringatan Hari Ibu ke-88 Tahun 2016 ini dapat mendorong terciptanya kesetaraan perempuan dan laki-laki pada setiap aspek kehidupan. Baik di dalam keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian PP & PA Wahyu Hartomo menilai, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Bentuknya bukan hanya kekerasan fisik melainkan juga psikis, seksual, penelantaran dan eksploitasi.

"Pelakunya bukan hanya orang luar, bahkan orang yang berasal dari lingkungan terdekat. Fakta ini menyadarkan kita bahwa diperlukan upaya secara masif untuk melakukan pencegahan melalui gerakan masyarakat agar dapat menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak," ujarnya. 

Wahyu menambahkan, upaya untuk melindungi perempuan dan anak adalah komitmen nasional sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Indonesia melalui Kementerian PP dan PA, dijadikan sebagai salah satu pathfinder atau negara pembuka jalan bagi gerakan ini dengan pertimbangan bahwa pemerintah Indonesia telah berhasil melakukan berbagai terobosan inovatif dalam pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap anak.

Selain sebagai negara pembuka jalan, dijelaskan Wahyu, pemerintah Indonesia juga didaulat sebagai board member yang bertugas membangun komitmen politik di seluruh negara anggota, menguatkan upaya penggalangan sumber daya yang diperlukan dan menyusun target, tujuan, dan strategi pelaksanaan program penghapusan kekerasan terhadap anak di tingkat global.

"Perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan mengalami tindakan kekerasan. Permasalahan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan bukan hanya tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tetapi perlu didukung oleh semua pihak terutama masyarakat dunia usaha maupun media massa untuk mencegah terjadinya kekerasan eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak," ujar Wahyu.

(Webtorial)

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP