- Biro Pers Setpres
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo kesal dengan tidak efektifnya sistem pelaporan surat pertanggungjawaban (SPJ) di kalangan pegawai negeri sipil, yang masih berbelit dan memakan banyak waktu. Karenanya, ia ingin mekanisme pelaporan SPJ itu diperbaiki agar lebih sederhana.
"Sekarang penyuluh pertanian lapangan (PPL) tidak kelihatan lalu lalang di sawah karena energinya habis urus untuk SPJ. Lembur bukan untuk urus penyuluhan tapi untuk urus SPJ," kata Jokowi ketika membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) Tahun 2016 dan Peluncuran Program Jaga, di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Desember 2016.
Situasi serupa juga dialami para pengajar atau pendidik. Menurut Jokowi, guru juga disibukkan hal yang sama, mengurus SPJ. Alhasil, waktunya terkuras habis hanya untuk urusan tersebut.
"Guru-guru juga sama, urus SPJ. Lembur-lembur sampai tengah malam bukan siapkan program kegiatan belajar mengajar, tapi urus SPJ. Di kantor gubernur, bupati/ wali kota pun sama urus SPJ. Semua lembur urus SPJ, SPJ, SPJ, SPJ," ujar Jokowi.
Bahkan, ada laporan SPJ yang sampai berpuluh-puluh halaman. Ia pun ragu laporan setebal itu akan dibaca.
"Ada laporan SPJ yang rangkap 16 bahkan 44. Saya tidak tahu laporan itu akan dibaca atau tidak. Buat apa tebal-tebal membingungkan, maksimal 2 rangkap, jangan sampai 44, yang penting mudah diawasi, dikontrol," kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga pernah menyentil pegawai negeri sipil yang terlalu sibuk mengurusi surat pertangggungjawaban (SPJ). Menurutnya, karena terlalu sibuk mengurus SPJ untuk mendapatkan uang dinas, pekerjaan lain jadi terbengkalai.
"Kepala sekolah, gurunya ngurusi SPJ dibanding KBM, kegiatan belajar mengajar. Di instansi lain juga sama," kata dia.
(ren)
