Sumber :
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, mengapresiasi kesepakatan antara kapolri dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) mengenai rencana aksi 2 Desember 2016 di Monas, Jakarta. Aksi ibadah dengan gelar sajadah yang super damai untuk Aksi Bela Islam III ini akan diisi doa bersama dan tauziah dari para ulama.
"Demo tanggal 2 Desember kan sudah pembahasan kemarin dengan kapolri. Bahwa kita mensyukuri ada satu perubahan sikap dari unjuk rasa di jalanan dengan kekuatan besar menjadi aksi super damai, dengan aksi ibadah gelar sajadah. Itu kan bagus," kata Wiranto di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa, 29 November 2016.
Wiranto juga bersyukur, para ulama yang tergabung dalam GNPF-MUI bersedia berkompromi dengan pemerintah, sehingga aksi damai yang rencananya akan dilakukan di jalan protokol akhirnya pindah ke Monas. Purnawirawan jenderal TNI itu memastikan pemerintah tidak akan menghalang-halangi aksi demonstrasi apa pun. Namun, ia mengingatkan semua pihak tetap dalam koridor undang-undang.
"Unjuk rasa itu merupakan suatu ekspresi dari kebebasan kita dalam negara demokrasi. Tapi kebebasan itu punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab yaitu mematuhi hukum yang berlaku, mematuhi peraturan yang memang sudah diatur dalam undang-undang unjuk rasa itu," katanya.
Wiranto meminta semua pihak yang akan ikut dalam aksi demonstrasi 2 Desember mendatang mematuhi dan menjaga komitmen yang menjadi kesepakatan antara kapolri dan GNPF-MUI. Harus ikut membuat suasana sejuk dan tidak meresahkan masyarakat.
"Kompromi adanya satu kesadaran bersama bahwa jangan sampai untuk rasa itu membuat resah masyarakat, dalam arti unjuk rasa itu jangan membuat masyarakat merasa terancam. Unjuk rasa itu kemudian jangan terindikasi bisa membuat sesuatu yang merugikan kepentingan bangsa," ujarnya.
Wiranto mengingatkan semua pihak saling menjaga kerukunan dalam aksi demonstrasi yang akan dipusatkan di lapangan Monas itu.
"Maka kita tinggal menjaga konsistensi dari kesepakatan itu. Jangan sampai kesepakatan itu dinodai oleh pihak-pihak tertentu. Jangan format yang sudah bagus itu dinodai oleh kegiatan yang bisa meresahkan masyarakat, dan merugikan kepentingan sebagai bangsa," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
