- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Pemerintah tengah merancang kebijakan untuk melakukan distribusi aparatur sipil negara (ASN) ke berbagai daerah. Tujuannya, untuk membantu pemerintah daerah yang terbebani dengan tingginya belanja pegawai selama ini.
Presiden Joko Widodo mengatakan, kebijakan itu digulirkan karena pemerintah pusat ingin tak ada ketimpangan yang menjadi beban pemerintah daerah di semua wilayah Indonesia.
"Kita tidak ingin ada kesenjangan, ada ketimpangan (jumlah pegawai). Misalnya yang barat, tengah dan timur sehingga diperlukan redistribusi yang baik," ujar Jokowi usai upacara ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-45 di Silang Monas, Jakarta, Selasa 29 November 2016.
Saat ini, menurut mantan gubernur DKI Jakarta itu, kebijakan tersebut sudah dimulai dijalankan akan tetapi masih dalam tahap simulasi dan penyempurnaan data kepegawaian.
"Tentu saja nanti ada (redistribusi ASN). Ini sudah dimulai oleh Menpan RB. Misalnya yang dari Papua dijadikan camat di Semarang yang di Sumatera dijadikan camat di Sulawesi atau di Kalimantan," kata Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, banyak pemerintah daerah yang belanja pegawainya di atas 50 persen APBD. Bahkan, ada yang menyentuh 70 persen. Oleh karenanya butuh redistribusi ASN. Hal ini juga diharapkan bisa meningkatkan kualitas pegawai negeri.
Para pegawai yang mendapat penempatan baru akan dilatih dan dibekali sejumlah kemampuan terlebih dahulu. Pelatihan dilakukan baik soal teknis, manajerial dan administratif.
(mus)
