- VIVA.co.id/Banjir Ambarita
VIVA.co.id – Kepolisian Daerah Papua membentuk satuan tugas khusus untuk pengamanan penerapan harga bahan bakar minyak satu harga di daerah itu. Sebanyak 50 personel pun disiapkan untuk pengawalan kebijakan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tersebut.
"Kebijakan Presiden tentang pemberlakuan di Papua sama dengan di seluruh Indonesia, perlu diawasi, karena rawan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab," kata Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw usai meresmikan Satgas BBM Satu Harga Papua di Jayapura, Sabtu, 26 November 2016.
Dikatakan, satgas ini akan bertugas mengawal proses distribusi BBM hingga ke masyarakat sekaligus juga melakukan penindakan bila ditemukan adanya penyelewengan.
Menurut Paulus, personel satgas ini juga yang akan mengawal distribusi BBM ke seluruh kabupaten di Papua yang selama ini memang sulit terjangkau.
"Kami membantu Pertamina, agar tak ada lagi mafia atau spekulan BBM pasca ditetapkannya kebijakan BBM satu harga di Papua," kata Paulus.
Ia tak menampik jika memang ada beberapa wilayah di Papua yang terbilang rawan. Karena itu ia berharap lewat pembentukan satgas tersebut, kekhawatiran itu akan bisa dikurangi. "Diharapkan kerawanan itu tidak ada lagi, sehingga seluruh masyarakat benar-benar merasakan pemerataan akan harga BBM," katanya.
Pertengahan Oktober lalu, Jokowi telah menerapkan kebijakan satu harga BBM di Papua. Langkah itu untuk menekan disparitas harga yang ada di Papua. Sehingga tidak ada lagi perbedaan harga BBM di Papua dengan daerah lain.
Atas itu, PT Pertamina pun mendapatkan subsidi Rp800 miliar setiap tahunnya guna menyamakan harga BBM di Papua yang selama ini bisa mencapai Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per liternya.
