- ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
VIVA.co.id – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui masih ada 1 juta orang yang belum merekam data untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Padahal mereka berada di daerah yang melangsungkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak.
"Yang belum, lebih kurang satu juta," kata Tjahjo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 23 November 2016.
Tjahjo meminta masyarakat ikut berpartisipasi juga, minimal datang ke kantor dinas pendudukan dan catatan sipil (Dukcapil) setempat, terkait perekaman data.
"Mohon partisipasi masyarakat yang sejuta itu untuk mau datang, atau minimal rekam data. Dengan merekam data akan dapat surat keterangan yang bisa digunakan untuk menggunakan hak pilih," terang Tjahjo.
Sementara itu Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman mengingatkan tahapan Pilkada yang akan berlangsung tidak lama lagi. Karena itu Komisi II mendorong Kemendagri untuk melakukan evaluasi mendalam.
"Maka evaluasi sejauh mana yang menghambat, dan jalan keluarnya," kata Rambe.
Mendagri sebelumnya sudah memerintahkan jajarannya melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dari pusat sampai ke daerah, untuk jemput bola memberikan pelayanan yang cepat untuk e-KTP.
Itu dilakukan agar seluruh warga di 101 daerah pada Pilkada 2017 nanti bisa menggunakan hak pilihnya.
"Prioritas saya minta jajaran Dukcapil semaksimal mungkin di 101 daerah warganya mau datang atau didatangi yang dipelosok desa dapat terekam datanya agar dapat menggunakan hak pilihnya," ujar Tjahjo dalam pesan singkatnya, Rabu, 19 Oktober 2016.
Meski demikian, Tjahjo juga mengimbau masyarakat proaktif melakukan perekaman e-KTP, agar identitas kependudukannya bisa diproses dengan cepat.
