- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA.co.id – Anggota Komisi I DPR RI, Fayakhun Andriadi, khawatir aksi demonstrasi besar 25 November maupun 2 Desember mendatang berdampak negatif dan mengganggu stabilitas keamanan hingga perekonomian negara.
Bahkan isu yang beredar saat ini melebar hingga rush money atau penarikan uang secara besar-besaran.
"Saya khawatir, nanti yang terganggu kan pasar modal. Indeks saham gabungan terganggu, mata uang terganggu, kepercayaan investor terganggu. Kalau itu sampai terjadi, negara dirugikan lho, rakyat banyak dirugikan," kata Fayakhun, Selasa, 22 November 2016.
Politikus Partai Golkar ini berharap berbagai kabar yang beredar mengenai aksi 25 November maupun 2 Desember tidak berdampak negatif.
Ia percaya masyarakat sudah mulai dewasa dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak mudah tergiring isu yang sifatnya provokasi.
"Saya rasa masyarakat Indonesia sudah pandai. Ini ada apa nih, mau ke mana? Siapa yang diincar? Bagaimana? Oleh siapa? Malah jadi banyak tanda tanya," ujarnya.
Ketua DPD Golkar DKI Jakarta ini menjelaskan tuntutan masyarakat, khususnya umat Islam, supaya Gubernur DKI non aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok agar diproses hukum karena dianggap melakukan penistaan agama terhadap Alquran, sudah dilakukan polri dan sedang berjalan.
Namun demikian, Fayakhun tidak melarang masyarakat untuk melakukan unjuk rasa lanjutan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI di kawasan Sudirman-Thamrin dan Semanggi.
"Kalau unjuk rasa itu kan memang boleh. Orang mengadakan demo kan boleh dengan izin. Tapi ya sekali lagi, karena status tersangka itu belum terdakwa, belum terpidana," katanya.
