TUTUP
TUTUP
NASIONAL

Tetapkan Ahok Tersangka, Istana Yakin Polri Profesional

Mendagri juga mengajak masyarakat menghormati keputusan Polri
Tetapkan Ahok Tersangka, Istana Yakin Polri Profesional
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi (kiri) memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/)

VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo meminta, semua pihak untuk menghormati proses hukum yang dilakukan Kepolisian terhadap Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Bareskrim Mabes Polri diketahui telah menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.

"Presiden meminta pada semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang dan akan dilakukan oleh Polri," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Johan Budi saat ditemui di Komplek lstana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 16 November 2016.

Menurut Johan, saat ini kasus tersebut perlu dikawal oleh masyarakat agar berlangsung sesuai dengan prosedur. Sebagaimana instruksi dari Presiden sebelumnya yang meminta kasus ini dilakukan dengan adil dan transparan.

"Dan apa yang dilakukan oleh Polri sekarang ini sudah memenuhi kaidah-kaidah yang diperlukan, transparan, adil dan profesional," kata Johan.

Di tempat lain, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo enggan berkomentar lebih jauh terkait status Ahok sebagai tersangka. Menurutnya, proses hukum terhadap Ahok sepenuhnya wewenang Kepolisian.

"Saya enggak mau berkomentar, itu kewenangan Kepolisian. Polisi profesional dan tidak ada intervensi," ujar Tjahjo di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu 16 November 2016.

Naiknya status Ahok dari terlapor menjadi tersangka itu diyakininya juga berdasarkan masukan dari para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak-pihak lainnya. "Saya kira itu hak Kepolisian, atas masukan para ulama, tokoh masyarakat," kata mantan Sekjen PDIP itu.

Sebagai negara hukum, apapun yang telah diputuskan oleh para aparat penegak hukum. Maka, semua warga negara Indonesia (WNI) yang baik dan bertanggungjawab, harus taat ketentuan hukum tersebut. "Indonesia negara hukum, apapun yang diputuskan penegak hukum, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, maka sebagai warga negara harus ikut hukum," ujar Tjahjo.

Diketahui, kasus ini berawal ketika Ahok mengutip surat Al-Maidah ayat 51 dalam kunjungannya ke Kepulauan Seribu. Pernyataan Ahok dianggap menyinggung umat Islam sehingga dilaporkan ke polisi di berbagai daerah.

(mus)

 

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP