- VIVA.co.id/ Jeffry Yanto Sudibyo,
VIVA.co.id - Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, Mulyadi P Tamsir, menghadiri acara 'Malam Keprihatinan Anak Negeri' di Tugu Proklamsi, Jakarta, Jumat, 11 November 2016.
Aksi ini mengajak seluruh aktivis elemen bangsa, aktivis mahasiswa, aktivis 98, aktivis 78/79, eksponen 66 untuk melakukan koordinasi dan penetapan langkah bersama untuk menyelamatkan demokrasi melawan tirani.
"Soal penegakan supremasi hukum. Ini sama dengan yang kita usung pada aksi 4 November. Kita ingin adanya penegakan hukum," kata Mulyadi.
Menurutnya, tindakan represif aparat dan menuduh lima aktivis HMI sebagai provokator sebagai tirani baru rezim Jokowi. Padahal, HMI bersama dengan ratusan ribu umat Islam lainnya menuntut penegakan hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Ini artinya proses demokrasi telah dibunuh," tegasnya.
Mulyadi menambahkan penangkapan aktivis mahasiswa hanya dilakukan saat Orde Baru. Dan pola Orde Baru menangkap dan menyalahkan aktivis mahasiswa kini berulang kembali.
"Bisa saja penangkapan ini merupakan pengalihan isu utama. Kita harus kembali ke isu utama, yakni penegakan hukum, itu yang terpenting untuk rakyat," kata Mulyadi.
Menurut Mulyadi, dalam kasus Ahok, hukum tidak hanya berjalan secara prosedural. Dia melihat selama ini hukum jadi alat kekuasaan. "Ini tak boleh terjadi. Hukum harus ditegakkan, sehingga menjadi alat mencari keadilan," katanya.
Dalam aksi solidaritas malam ini hadir mantan Ketua BNP2TKI Mohammad Jumhur Hidayat, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, politikus Partai Golkar Indra Jaya Piliang, tokoh reformasi Sri Bintang Pamungkas, dan aktivis senior lainnya.
Sementara itu, Ketua Presidium Sekber Aktivis Eksponen 98, Ari Wibowo, mengatakan acara tersebut diadakan untuk menunjukan keprihatinan, terutama pasca aksi 411 kemarin. Dia membantah forum itu memiliki kepentingan politik tertentu.
"Oh enggak, ini murni kami dari seluruh aktivis lama, ingin menunjukkan keprihatinan saja," ujar Ari di lokasi.
Menurutnya, para aktivis itu ingin membicarakan tiga hal penting. Pertama, soal keadaan negara Indonesia saat ini. Kedua, supremasi hukum yang kian hari kelihatan lambat. Ketiga mengenai aksi demo lalu.
"Kita melihat aksi kemarin, khawatir demokrasi kita semakin mundur, jika melihat sikap represif aparat kepolisian yang terakhir. Kita menyerukan agar tidak terjadi ketidakadilan, terutama dalam proses hukum," tuturnya. (ase)
