- Antara/ M Agung Rajasa
VIVA.co.id - Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, menyayangkan ulah sejumlah kelompok yang mengatasnamakan alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia. Apalagi mereka melaporkan Presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono ke Bareskrim Polri.
"Ada beberapa poin yang ingin kami klarifikasi terhadap pemberitaan di berbagai media," kata Didi mengawali pernyataannya di Bareskrim Polri, Gedung KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 11 November 2016.
Didi lantas merujuk pada pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan HMI bahwa organisasi bernama Forum Silaturahmi Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (FSA HMI) itu tidak ada. Sebab, HMI hanya mengenal Korps Alumni HMI atau KAHMI sebagai wadah untuk para alumni.
"Artinya, dia hanya ngaku-ngaku saja. Ini masalah saya kira," tuturnya.
Menurut Didik, jika memang mengatasnamakan HMI, seharusnya ada tokoh-tokoh alumni organisasi tersebut yang berada di struktur kepengurusan.
"Jadi jelas ini organisasi tidak jelas. Ngaku-ngaku dan tidak mempunyai kapasitas hukum sama sekali untuk melaporkan," ujar Didik.
Ia berharap polisi benar-benar teliti, khususnya terhadap laporan suatu gerombolan orang yang mencatut-catut organisasi tertentu. Terlebih tindakan mereka kurang didukung bukti dan fakta secara formal.
"Harusnya ditolak karena dari syarat formil saja bermasalah. Bagaiamana kami mau melaporkan balik lebih jauh, pelapornya saja kapasitasnya sudah tak jelas," katanya.
Didi menambahkan bahwa Partai Demokrat tak sepatutnya menanggapi orang-orang yang menyebut sebagai alumni HMI itu. Dia menegaskan mereka tak punya legal standing.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah orang yang menyebut dirinya dari FSA HMI melaporkan Susilo Bambang Yudhoyono ke Bareskrim Polri, Kamis, 10 November 2016. Namun, laporan mereka belum teregister.
Menurut Ketua Koordinator FSA HMI, Mustaghfirien, pidato SBY pada 2 November di kediamannya itu dapat memprovokasi umat Islam. Dia menilai pernyataan itu mengandung hasutan. (ase)
