TUTUP
TUTUP
NASIONAL

Hasyim Muzadi Ingatkan Jokowi Tak Berpihak pada Ahok

Presiden diminta tak gunakan kekuasaannya berpihak pada satu pihak
Hasyim Muzadi Ingatkan Jokowi Tak Berpihak pada Ahok
Mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama, Hasyim Muzadi. (Istimewa)

VIVA.co.id – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Hasyim Muzadi mengatakan, Indonesia saat ini mengalami masalah yang tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk membuat pemerintah terusik. Bahkan, masalah itu sendiri sebetulnya hanya terjadi di Jakarta.

"Masalah yang sebenarnya lokal di Jakarta. Tapi dapat menjadi masalah se-Indonesia. Jangan sampai ini menjadi masalah yang mendunia," ujar Hasyim di kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat 13-14, Jakarta Pusat, Jumat 11 November 2016.

Menurutnya, jika menjadi masalah dunia, maka tak menutup kemungkinan campur tangan asing akan masuk ke Indonesia ikut campur du masalah tersebut. Karenanya, perlu penanganan yang tepat dan proporsional dalam menuntaskan masalah yang ada.

"Mengatasi masalah yang krusial diperlukan proporsionalisasi penanganan. Artinya adalah yang semestinya," ujar mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) tersebut.

Untuk itu, pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikam Depok itu pun menuturkan bagaimana penanganan secara proporsional yang harusnya dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam mengusut kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Hasyim menyarankan negara harus memposisikan untuk mengayomi dan tidak terburu-buru berpihak. Jika negara berpihak, maka posisi kekuasaan negara dapat terpecah baik secara terang-terangan ataupun terselubung.

"Makanya saya sering menyampaikan pertimbangan kepada Presiden agar di dalam penanganan masalah jangan lebih dulu menggunakan kekuasaan untuk berpihak kepada salah satu pihak," ujar Hasyim.
 
Posisi negara semestinya sebagai pengayom, kemudian dikembalikan ke proporsi sesuai dalam ketentuan hukum yang semestinya.

"Nah, ketika posisi penyelenggara negara berpihak sama halnya dengan kemauan seluruh rakyat, itu tidak masalah. Tapi kalau tidak sama dengan rakyat, maka akan terjadi kerenggangan antara kekuasaan dan rakyat. Hubungan antara aparat penyelenggara negara dan rakyat jadi renggang.”

(mus)

 

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP