TUTUP
TUTUP
MINIMIZE
CLOSE
NASIONAL

Gubernur Ganjar Ikhlas Kalah Gugatan di Mahkamah Agung

Pemerintah Provinsi berencana mengajukan peninjauan kembali.
Gubernur Ganjar Ikhlas Kalah Gugatan di Mahkamah Agung
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. (Fajar Sodiq/Solo)

VIVA.co.id - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengaku ikhlas menyikapi tiga kali kekalahannya di pengadilan dalam sengketa lahan kawasan Pekan Raya Promosi Pembangunan (PRPP) Jateng.

Sikap itu disampaikan setelah Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Pemerintah Provinsi beberapa waktu lalu.

"Apapun putusannya (pengadilan), bagi saya enggak menjadi soal, yang penting bisa memberikan jaminan hukum,” kata Ganjar saat kunjungan kerja di Cilacap pada Kamis, 10 November 2016.

Mengenai kekalahan kasasi itu, Gubernur mengaku mengevaluasi internal pemerintahannya. Ia juga belum mengetahui isi lengkap putusan MA yang menolak permohonannya.

Pemerintah Provinsi berencana melakukan langkah hukum lanjutan, yakni peninjauan kembali, jika pada perjalanannya ada bukti baru (novum). "Tim hukum kita bersama Jaksa Pengacara Negara masih terus bekerja mencermati apa isi dalam putusan itu," ujarnya. 

Putusan kasasi itu diterbitkan di laman resmi MA pada 31 Oktober 2016. Hakim Agung yang dipimpin Zahrul Rabalin, Sunarto dan Nurul Elmiyah, menolak kasasi Gubernur dalam perkara sengketa hak pengelolaan lahan di kawasan PRPP Semarang dengan termohon PT Indo Perkasa Usahatama (IPU).

Sebelum kasasi itu, Pemerintah Provinsi juga dinyatakan kalah setelah Pengadilan Negeri Kota Semarang memenangkan gugatan PT IPU. Kekalahan serupa juga dialami dalam sidang banding di Pengadilan Tinggi Semarang. Pengadilan menilai kerja sama antara PT IPU dengan Yayasan PRPP cacat hukum dan harus dibatalkan.

Ganjar berpandangan, tiga kekalahan di pengadilan itu besar kemungkinan juga disebabkan aparat Pemerintah Provinsi di masa lalu yang tidak mengurus aset. Hal itu patut dievaluasi khusus birokrasinya sekarang.

"Jangan-jangan memang itu (lahan) dulu punya swasta, selama ini tidak diurus, dan tidak pernah mengetahui asetnya. Tapi saya pernah cek keperuntukan untuk wisata, bukan perumahan. Hampir semua (perkara) yang kalah-kalah ini sudah lama, jadi birokrasi enggak boleh sembrono (sembarangan),” katanya. (ase)

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP