- Istimewa
VIVA.co.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai dugaan penistaan agama terhadap surat Al Maidah ayat 51 yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak dianggap main-main. Pengusutan hal tersebut disebut harus dilakukan dengan menegakkan hukum secara berkeadilan.
Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin menyebut MUI selaku Instansi keagamaan melihat polemik ini termasuk dalam ranah penegakkan hukum, dan tidak dihubung-hubungkan dengan politik.
"Jangan bermain-main dengan kasus ini. Saya terus terang bukan karena benci atau tidak benci, apalagi terkait dengan politik," kata Din di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 9 November 2016.
Din pun berharap pihak kepolisian dapat melakukan pengusutan secara berkeadilan, termasuk dalam meminta keterangan ahli. "Kalau mau meminta pandangan agama ya pakai MUI, jangan saksinya dari rekan-rekan lain," tuturnya.
Kendati meminta penegakkan hukum ditegakkan dalam pengusutan hal ini, namun Din meminta keharmonisan bangsa tidak menjadi terganggu. Dia pun meyakini keadilan pada akhirnya akan dapat ditegakkan.
"Yakinilah ada Allah yang Maha Adil yang akan menerapkan keadilannya kini disini, atau nanti disana di akhirat," ujar dia.
M Kece Dituntut 10 Tahun Penjara
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman 10 tahun penjara untuk terdakwa M Kece terkait kasus penistaan agama.
