TUTUP
TUTUP
NASIONAL

Din: Jangan Ada Upaya Sistematis Singkirkan Umat Islam

Dia meminta Jokowi tak hanya mengunjungi NU dan Muhammadiyah.
Din: Jangan Ada Upaya Sistematis Singkirkan Umat Islam
Presiden Jokowi bertemu Pimpinan PP Muhammadyah. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

VIVA.co.id - Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin, mengusulkan Presiden Jokowi agar bersilaturahmi kepada organisasi masyarakat Islam. Langkah itu untuk mendinginkan tensi suasana masyarakat yang saat ini memanas akibat kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama.

"Bukan hanya FPI (Front Pembela Islam) yang harus dikunjungi. Itu hanya sebagian kecil saja dari umat Islam, masih banyak organisasi lainnya yang harus kita hargai," kata Din di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 9 November 2016.

Din mensesalkan sikap Jokowi yang hanya mengunjungi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama selama dua hari pasca aksi unjuk rasa 4 November 2016. Menurutnya, selain dua ormas itu, Jokowi seharusnya juga mengunjungi ormas Islam yang ada.

"Karena itu saya juga menyayangkan tidak mau menemui itu. Itu salah satu bentuk yang mudah terbaca, wah ini melecehkan, ingin mengabaikan. Ini masalah keadilan lagi. Ada kelompok lain diundang ke Istana, ini orang datang kan maksudnya baik. Tapi ada kelompok-kelompok lain, ormas Islam di negara ini dalam taraf nasional itu ada ratusan, yang bergabung dalam Dewan Pertimbangan MUI ini ada 70-an. Harusnya juga disapa," katanya.

Din mengingatkan agar Jokowi tak sekedar datang dan menyapa. Dia meminta mantan Wali Kota Solo itu juga menangkap aspirasinya.

"Bentuk penyapaannya itu tidak hanya sekedar datang basa-basi, tapi tangkap aspirasinya, tangkap apa yang menjadi kepentingannya. Kepentingan umat Islam yang harus dibaca oleh presiden dan pemerintah. Jangan ada upaya sistematis untuk menyingkirkan umat Islam, apalagi secara ekonomi. Secara ekonomi umat Islam saat ini sudah terpuruk," tutur Din.

Tausiyah Kebangsaan

Sementara itu, Dewan Pertimbangan MUI juga mengeluarkan enam butir rekomendasi yang mereka sebut dengan tausyiah kebangsaan. Rekomendasi itu diambil setelah menggelar Rapat Pleno XIII dengan tema 'Membahas Perkemabangan Kondisi Keumatan dan Kebangsaan Terkini.'

Din akan memberikan hasil rekomendasi itu kepada beberapa pihak, seperti MUI, hingga Bareskrim Mabes Polri. Menurutnya, rekomendasi tausiyah yang diserahkan kepada kepolisian nantinya bisa digunakan sebagai rujukan penyelidikan.

"Khususnya pemerintah dan kepolisian yang sedang melaksanakan penegakkan hukum terkait kasus Ahok," ujar Din.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP