VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo diminta Pengurus Pusat Muhammadiyah agar memberikan akses pada umat Islam untuk menyampaikan aspirasi mereka agar bisa disampaikan secara baik, dan mendapatkan respons optimal dari pemerintah.
Hal ini disampaikan Presiden usai menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, di kantor ormas itu, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 8 November 2016.
"Berkaitan dengan politik Islam, diusulkan dari PP Muhammadiyah, agar ini bisa dikerjakan bersama-sama antara pemerintah dan Muhammadiyah. Sehingga bisa memberikan ruang dan saluran politik bagi umat Islam dan bisa mengembangkannya dengan baik," ujar Presiden.
Selain itu, Presiden juga membahas mengenai ekonomi kerakyatan dengan Haedar. "Nanti ini akan kita bahas lebih lanjut dengan PP Muhammadiyah agar mendapatkan sebuah aksi-aksi yang konkret, sehingga bisa diterapkan di lapangan dengan baik."
Salah satu poin yang ditegaskan Jokowi pada Haedar adalah proses hukum perkara dugaan penistaan agama Gubernur non aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama akan dilakukan secara transparan.
"Saya tekankan bahwa saya sekali lagi, ini juga perlu rakyat tahu, tidak akan melindungi saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk pada proses hukum," tegasnya.
Pada kesempatan ini, tak lupa Presiden juga mengapresiasi peran PP Muhammadiyah dalam menjaga keadaan tetap kondusif saat digelar unjuk rasa pada 4 November 2016.
"Kita memberikan penghargaan yang tinggi karena demo pada saat itu berjalan dengan tertib dan damai," jelasnya.
"Saya kira empat hal tadi yang kita bicara kan secara intens dalam pertemuan kami," kata Presiden mengakhiri konferensi pers. (ase)
