TUTUP
TUTUP
NASIONAL

Kemenag Tak Sumbang Saksi Ahli untuk Kasus Ahok

Jajaran Kemenag bukan ahli bahasa, atau ahli agama.
Kemenag Tak Sumbang Saksi Ahli untuk Kasus Ahok
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. (VIVA.co.id/M Ali Wafa)

VIVA.co.id – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memastikan Kementerian Agama tak akan menyumbang saksi ahli dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok.

Menurut dia, Kementerian Agama sebagai pihak pemerintah, tidak berada dalam posisi untuk bisa memberikan saksi agama untuk mengusut kasus dugaan penistaan agama, terkait Alquran Surah Al Maidah ayat 51 itu.

"Itu sangat berpulang pada Kepolisian. Tetapi, ini perlu diketahui, Kemenag tak dalam posisi untuk bisa berikan saksi dari sisi keahlian," kata Lukman di depan kantor Kementerian Agama, Jakarta, Minggu 6 November 2016.

Politikus Partai Persatuan dan Pembangunan itu mengungkapkan, saksi ahli diminta keterangan sesuai keahliannya, baik ahli agama maupun ahli bahasa. Sedangkan jajarannya, dinilai tidak memenuhi kualifikasi itu.

"Jajaran Kemenag, bukan ahli bahasa, atau pun ahli agama. Ahli agama, silakan tanya ke ulama dan tokoh agama, karena Kemenag kan pemerintah," ungkap dia.

Sebelumnya, Bareskrim Polri pada Kamis lalu mengungkapkan, sudah memeriksa 22 orang saksi dalam kasus dugaan penistaan agama tersebut. Selain saksi fakta, Bareskrim mengatakan juga telah memeriksa saksi ahli, salah satunya Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab.

Kasus dugaan penistaan agama itu bermula dari pernyataan Ahok yang menyinggung tentang ayat Alquran di sela kunjungan kerja sebagai Gubernur DKI ke Pulau Seribu beberapa waktu lalu. Pernyataan tentang Surat Al Maidah 51 itu menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Saat itu, Ahok mengatakan, banyak warga Jakarta yang dibodohi oleh pihak tertentu, agar tidak memilihnya. Caranya dengan menggunakan Surat Al Maidah ayat 51.

Akibat pernyataannya itu, umat Islam di Indonesia melakukan aksi damai Jumat 4 November 2016 menuntut Presiden Joko Widodo mengambil sikap tegas. (asp)

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP