- VIVA.co.id/ Bayu Nugraha
VIVA.co.id – Pasukan bersorban yang disiapkan kepolisian untuk pengamanan aksi unjuk rasa Jumat 4 November 2016, mendapat kritik tajam dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Polri dianggap berlebihan.
"Kita ingin Polri profesional, yang boleh undercover (menyamar) bukan petugas Brimob. Yang tidak berbaju dinas itu cuma intelijen, di luar intelijen harus gunakan seragamnya," kata anggota Komisi III DPR, Muhammad Syafi'i saat di hubungi, Kamis, 3 November 2016.
Politikus Partai Gerinda ini khawatir polisi bersorban justru akan menyulitkan pengamanan. Terutama dalam mengidentifikasi pembuat onar, jika terjadi kericuhan.
"Kita akan bertanya, kalau nanti terjadi kerusuhan yang melakukannya itu rakyat, atau polisi yang berbaju rakyat," ujarnya.
Selain itu, Syafi'i menyesalkan keluarnya peringatan dari para pemimpin Polri, mengenai tindakan tegas kepada para perusuh. Dia menilai peringatan itu berlebihan, karena ia meyakini aksi akan berjalan aman dan damai.
Menurut Syafi'i, demontrasi 4 November itu penyelesaiannya sederhana, polisi hanya perlu menjalankan proses hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok.
Sebelumnya Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono, mengungkap alasan adanya pasukan bersorban. Kata Awi, hal ini untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan ketegangan dan jumlah massa.
"Itu untuk mengantisipasi apabila nanti massa yang saat demo eskalasi naik. Kalau sudah mulai lempar-lemparan atau sudah merangsek dorong-dorongan, tentunya nanti kami akan imbangi dengan zikir atau membacakan asmaul husna, dengan harapan massa bisa reda," kata Awi, Rabu malam 2 November 2016.
Tindakan itu dilakukan dengan harapan emosi para pengunjuk rasa bisa diredam.
"Mungkin yang tadi emosinya memuncak bisa diturunkan dengan bacaan-bacaan. Karena kita hanya mengingatkan saja kalau polisi seiman juga dengan pendemo," ujarnya.
