- VIVA/Nadlir
VIVA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan anggaran Komnas HAM. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan usai pertemua serta menerima laporan dan data-data dari Komnas HAM, Rabu, 2 November 2016.
Data tersebut dijelaskannya mengenai hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dikolaborasikan dengan hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan dan tim internal Komnas HAM soal dugaan penyelewengan anggaran Rp820,2 juta dan dugaan penyalahgunaan sewa rumah dinas oleh salah satu komisioner berinisial DB senilai Rp330 juta.
"Data-data tersebut sudah diberikan ke KPK, semua ada," kata Basaria usai pertemuan dengan Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat di kantor KPK, di Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Menurut Basaria belum mau berspekulasi lebih soal data-data Itu. Menurut dia, KPK akan menelaah lebih dahulu untuk dapat memutuskan nantinya.
"Memang ada beberapa temuan, tetapi belum tentu itu semua menjadi korupsi. Nanti kami lihat dulu apakah ada korupsinya. Kalau ditemukan adanya korupsi, bisa jadi ditangani KPK atau aparat penegak hukum lain," kata purnawirawan jenderal bintang dua tersebut.
Dalam kesempatan sama, Imdadun mengatakan pihaknya memang meminta bantuan KPK untuk memperbaiki tata kelola di Komnas HAM. Sebab, temuan BPK ini membebani institusinya sebagai lembaga implementasi penegak HAM.
"Kan kami harus menjadi lembaga sehat dan kredibel," ujarnya.
Integritas Firli Bahuri dan Komitmen Penegakan Hukum Irjen Karyoto
Setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti pelanggaran etik yang dilakukan Firli saya menyimpulkan Firli memang bukan pribadi yang berintegritas.
