- VIVA.co.id/ Agustinus Hari.
VIVA.co.id - Lambatnya penanganan kasus hukum pejuang HAM, Munir, oleh pemerintah dinilai karena Presiden Jokowi lebih fokus pada infrastruktur dibandingkan persoalan hukum dan keadilan.
"Iya, pemerintah kita tidak fokus. Persoalan hukum masih diabaikan di bangsa ini," ujar istri Munir, Suciwati, saat diskusi publik di Manado, Jumat, 28 Oktober 2016.
Diskusi bersama masyarakat luas ini adalah hari kedua Suciwati berada di Manado untuk menggalang dukungan untuk segera membuka dokumen Tim Pencari Fakta (TPF).
Ia menjelaskan, negara sedang mempertontonkan hal konyol yakni saling lempar tanggung jawab antara pemimpin negara yang lama dan sekarang berkuasa. "Kita tidak boleh terjebak saling lempar bola antara SBY dan Jokowi. Intinya kita minta diselesaikan," ujarnya menegaskan.
Yati Indriyani dari KontraS menambahkan, Presiden Jokowi masih bertindak abu-abu dalam kasus Munir. Padahal, kata dia, saat kampanye berjanji menyelesaikan kasus HAM. "Kami menduga ada skenario adu domba antara pemimpin yang lama (SBY) dan Jokowi. Ini hutang yang harus dituntaskan. Jadi kita tidak boleh terkecoh dengan saling lempar tanggung jawab SBY dan Jokowi," ujarnya.
Sementara itu, aktivis HAM Sulut, Jull Takaliuang mengatakan, sudah saatnya kasus Munir diselesaikan karena sejauh ini hanya jadi polemik dan komoditas politik. "Jadi tidak ada pilihan lain Jokowi harus tuntaskan kasus Munir," katanya.
Jaringan Masyarakat Sipil Sulut, Nur Hasanah mengatakan, hari ini hari terakhir Suciwati menggalang dukungan di Manado. Sabtu besok akan ke daerah lain. "Jaringan masyarakat Sipil Sulut sepakat akan melakukan aksi Kamisan untuk terus mengingatkan pemerintah menyelesaikan kasus Munir," ujar Nur.
(mus)
