- VIVA.co.id/M Ali Wafa
VIVA.co.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro mengingatkan para kandidat calon kepala daerah yang telah ditetapkan untuk segera membuat Laporan Awal Dana Kampanye pada Kamis, 27 Oktober 2016.
Juri mengingatkan adanya sanksi berat bagi pasangan calon kepala daerah yang tidak menyerahkan laporan itu. "LADK wajib. Bisa dibatalkan (pencalonan)," kata Juri usai mengikuti pelantikan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta dan Banten di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu, 26 Oktober 2016.
Juri menjelaskan yang harus dilaporkan besok merupakan laporan dana kampanye awal yang dimiliki pasangan calon kepala daerah. Nanti setelah masa kampanye, para kandidat kembali harus melaporkan keuangan mereka.
"Jadi ada laporan awal dana kampanye dan ada laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye itu nanti. Berapa dana yang masuk, berapa sumbangan barang yang dikonversikan dalam bentuk uang, berapa yang digunakan. Itu harus dilaporkan," ujarnya.
Sebelumnya KPU Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi mengenai LADK dan Pembatasan Dana Kampanye Pilkada DKI 2017 di Kantor KPU DKI, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Oktober 2016. Rapat ini dihadiri semua tim sukses pasangan calon.
Dalam rapat itu, Komisioner KPU DKI Jakarta Bidang Sosialisasi, Betty Epsilon Indroos, meminta tim pasangan calon menyerahkan LADK selambat-lambatnya besok pukul 18.00 WIB.
KPU: Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024
Komisioner KPU RI Idham Holik menyebut pengunduran diri dari anggota dewan bersifat wajib jika maju Pilkada 2024.
