- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo dinilai mempunyai dua pekerjaan rumah (PR) yang besar dalam mengungkap hilangnya dokumen hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian aktivis Hak Asasi Manusia, Munir. Salah satu tugas terbesar Presiden Jokowi adalah mencari dokumen yang hilang itu.
"Pertama adalah ke mana dokumen ini pergi atau lenyap. Kedua, mengapa di dalam lingkaran istana banyak orang yang ada namanya di dokumen tersebut," kata Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Puri Kencana Putri di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Selasa, 25 Oktober 2016.
Hilangnya dokumen itu kemudian mengarah kepada pihak pemerintah sebelumnya di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintahan SBY disebut mengetahui keberadaan dokumen itu, karena tim TPF menyerahkan laporannya pada mereka.
Atas tudingan itu, mantan Presiden SBY yang ditemani oleh mantan Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi pun turut angkat bicara terkait dokumen itu.
Namun, Puri menilai, penjelasan yang diberikan oleh Sudi terkait dokumen tersebut justru menimbulkan multitafsir. "Dia (Sudi Silalahi) menyatakan bahwa sebelum pemerintahan SBY selesai, terdapat sebanyak 10 kontainer yang dikirim ke Arsip Republik Indonesia. Jokowi seharusnya mesti gesit dong, mencari dokumen-dokumen terpilih itu atau mencari di ada mana," ujarnya menambahkan.
Sebelumnya, sekumpulan mahasiswa dari berbagai kampus yang menamakan dirinya Aliansi Muda untuk Munir (Amuk Munir) menggelar jumpa pers yang membahas soal pengusutan Tim Pencari Fakta (TPF Munir). Pada agenda tersebut, mereka turut mengutarakan bahwa pemerintah Jokowi harus bisa menuntaskan polemik ini, bagaimanapun caranya.
Laporan: Bobby Agung
Jokowi Sempat Malu karena Indonesia Belum Jadi Anggota Penuh FATF
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dengan keanggotaan penuh Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrrorism Financing (FATF), dapat terus
