- Biro Pers Kepresidenan
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo menyinggung masalah penyakit birokrasi yang disebut pungutan liar (Pungli), di depan ribuan santri di Cilegon, Banten, pada peringatan Hari Santri Nasional.
Dalam sambutannya, Jokowi mengungkapkan, karena pungutan liar (pungli), kemudahan usaha di Indonesia menempati peringkat ke 109. Tertinggal jauh dengan negara Asean lainnya, seperti Singapura di peringkat pertama, lalu Malaysia di peringkat 18 dan Thailand di peringkat 49.
"Dibutuhkan kejujuran untuk mengelola negara ini sampai di tingkat kelurahan. Ngurus kecil-kecil, KTP (Kartu Tanda Penduduk) diminta (pungli), ngurus sertifikat diminta (pungli)," kata Presiden Jokowi, saat menyampaikan sambutannya di acara Muktamar Al-Khairiyah ke IX di Kota Cilegon, Banten, Sabtu 22 Oktober 2016.
Jokowi mengakui, pungli telah menjadi penyakit yang mengakar di sebagian aparatur pemerintah dari pusat hingga daerah. Karenanya dia menegaskan akan konsisten memberantas perilaku pungli tersebut.
"Masih ada persoalan di sini. Mau izin berbelit-belit, mau usaha kecil-kecil dipungli, misalkan mau usaha Rp10 ribu diminta Rp50 ribu. Inilah penyakit kita yang harus diselesaikan," terangnya.
Penyakit ini tegas Jokowi harus segera diobati, jika tidak akan menggerogoti perekonomian Indonesia. Bahkan, bisa membuat indeks daya saing global Indonesia, yang kini berada di peringkat 41 bisa terus merosot.
"Kita ini bangsa besar, jangan takut kalah bersaing," tegasnya.
KPK Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli Rutan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memecat sebanyak 66 pegawai rutan KPK yang terlibat dugaan pungutan liar (pungli)
