VIVA.co.id – Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, menjadi salah satu pembicara dalam acara JILSE 2016. Penguatan Industri Peralatan Transportasi Nasional untuk Logistik menjadi tema yang dibawakan oleh Budi.
Seperti yang diketahui sistem transportasi merupakan aspek yang berperan penting dalam rantai pasok logistik, maka perlu dilakukan upaya dalam memperbaiki sistem transportasi di Indonesia agar tercapainya efisiensi biaya logistik.
Hadir sebagai panelis Heru Pambudi Direktur Jenderal Bea dan Cukai, M. Firmansjah Arifin Direktur Utama PT PAL Surabaya, Juliandra Nurtjahjo Driektur Utama PT GMF Aero Asia, dan Karmelita Hartoto Ketua BIdang Perhubungan KADIN.
Dalam diskusi tersebut, Budi Karya menyampaikan program Kementerian Perhubungan untuk memperbaiki sistem transportasi di Indonesia.
“Perhatian pemerintah saat ini adalah untuk memperbaiki sistem transportasi di wilayah timur Indonesia dan menetapkan tempat-tempat yang akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus di luar pulau Jawa,” ujarnya.
Budi juga mengungkapkan bahwa ke depannya akan dibangun tol laut yang akan menghubungkan wilayah Indonesia bagian barat hingga wilayah Indonesia bagian timur.
“Untuk mendukung proyek tersebut kita akan melakukan perbaikan sistem dalam mekanisme penerbitan perizinan dan melakukan optimalisasi Indonesia National Single Window (INSW).”
Dalam kesempatan tersebut, Julianda Nurtjahjo mengungkapkan bahwa ia berterima kasih kepada Bea Cukai atas fasilitas PLB yang diberikan kepada PT GMF Aero Asia.
“Dengan adanya fasilitas PLB ini dapat menekan biaya logistik karena proses penyimpanan, penimbunan, dan clearance dapat dilakukan di tempat yang sama. Tentunya hal merupakan sebuah insentif untuk kami dalam meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa dan meningkatkan nama baik penerbangan Indonesia di dunia internasional,” ujar Julianda.
Sementara itu Heru Pambudi menyatakan dukungannya terhadap program Kementerian Perhubungan. Heru mengungkapkan beberapa hal yang dapat dilakukan Bea Cukai untuk mendukung program-program tersebut.
“Kami dapat memberikan fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang modal, pemberian fasilitas warehouse untuk penimbunan barang modal, dan pembangunan logistic center untuk alat-alat yang digunakan untuk membuat kapal laut dan pesawat udara. (webtorial)
