- ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo
VIVA.co.id – Evaluasi internal pemerintah dalam dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, membahas khusus tentang Papua.
Di Papua, ada dua provinsi yakni Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, hasil dari pemekaran. Dalam evaluasi itu, berbagai capaian pembangunan Papua turut dilaporkan.
"Kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua akan tercapai bila terdapat keseimbangan dalam pembangunan, antara proyek-proyek fisik dengan pendekatan kemanusiaan," tulis Tim Kantor Staf Presiden (KSP), Kamis, 20 Oktober 2016.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua diklaim meningkat dari tahun 2014 sebesar 56,75 naik menjadi 57,25 ditahun 2015. Anggaran daerah juga naik pada 2016, untuk Papua Rp43,6 triliun atau naik 15 persen dan Papua Barat Rp16,5 triliun atau naik 10 persen.
Di sektor kesehatan, pemerintah mengklaim ada 3.600.162 jiwa menerima KIS (Kartu Indonesia Sehat), 26 program nusantara sehat di kedua provinsi tersebut, serta menurunnya pengidap malaria sebanyak 2.744 jiwa.
Sektor pendidikan, sebanyak 358.617 penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ada 10 sekolah baru berpola asrama, 25 pembangunan sekolah garis depan, 33 sekolah menerima bantuan ruang kelas baru, 500 beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM).
Selain itu, ada 45 pembangunan perpustakaan dan pusat sumber belajar, 646 guru garis depan, 40.166 guru menerima bantuan program peningkatan karir, 141 guru mengikuti program pertukaran kepala sekolah, dan 336 guru menerima bantuan program kualifikasi S1 dan S2.
Pemerintah juga menyebut pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat, yakni 22 pembangunan Pasar Mama-mama, 4.480,05 km jalan baru di Papua dan Papua Barat. Lalu, tiga terminal baru bandar udara, dan 3 kapal fery baru.
Masalah tanah adat, juga menjadi laporan dua tahun Jokowi-Jusuf Kalla. "Sebagai bagian dari perlindungan masyarakat adat, untuk pertama kalinya pemerintah memberikan sertifikat tanah komunal adat kepada masyarakat adat di Papua Barat," demikian disampaikan dalam laporan tersebut.
Pemerintah juga membanggakan pembangunan infrastruktur, untuk menyatukan daerah-daerah di Papua. Seperti Pelabuhan Sorong, Bandara Werur, Pelabuhan Depapre, Lantamal XIV Sorong, Bandara Wamena, jalan darat, Pelabuhan Perikanan Merauke, infrastruktur di perbatasan, jembatan Holtekamp, dan Bandara Sorong.
Dalam laporan itu juga, dipaparkan pembangunan pasar. Pemerintah menyebut, ada peningkatan pembangunan unit pasar yang selama 2015-2016 sebanyak 25 unit pasar. Sementara pada 2013-2014 hanya tiga unit saja.
Kebijakan satu harga bahan bakar minyak (BBM), juga dianggap sebagai perhatian khusus pemerintah pusat untuk Papua dan Papua Barat.
"Kebijakan Presiden Jokowi menetapkan 'one price policy' yang berlaku di seluruh Indonesia termasuk Papua berhasil mendorong pembukaan agen penyaluran minyak dan solar (APMS) serta pembangunan SPBU telah menurunkan harga bensin dan solar menjadi sama dengan daerah lainnya di Indonesia," tulis KSP.
"Dimulai dari Kabupaten Puncak, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Mamberamo, dan Kabupaten Nduga.”
(mus)
